Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 108
Judul MK Diharapkan Independen
Nama Media Republika
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1
Jurnalis ronggo astungkoro
Tanggal 2020-10-12 05:13:00
Ukuran 226x337mmk
Warna Warna
AD Value Rp 300.580.000
News Value Rp 3.005.800.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Fajar Laksono (Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri
MK) Publik silakan ikut memantau proses penanganan perkara. Mari ikut memastikan
penanganan perkara berjalan sesuai koridor ketentuan peraturan perundang-undangan
neutral - Fajar Laksono (Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri
MK) Kalau misalnya pemohon banyak, strateginya bisa dengan menggabungkan persidangan
neutral - Indra Munaswar (Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas)) Kenapa penuh
keraguan? Karena pada 28 Januari 2020 Jokowi minta dukungan MK terkait dengan omnibus hw
dan pada 9 Oktober 2020 Jokowi mempersilakan penolak UU Cipta Kerja gugat ke MK Ungkapan
Presiden ini bisa menjadi bentuk intervensi terhadap wilayah yudikatif
negative - Airlangga Kacung Marijan (Guru Besar Ilmu Politik Universitas) Jadi, apa pun nanti
saya kira lebih bagus percayakan saja (kepada MK). Kalau sudah gak percaya kati repot
negative - MK. (None) Secara aturan memang seharusnya naskah RUU sudah rapi sebelum
pengambilan keputusan tingkat I di panja
negative - Mulyanto (anggota baleg Fraksi PKS) Belum, paling digital file. Yang masih akan
dirapikan. Semestinya sepekan sudah selesai
Ringkasan
Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan dapat menjaga independensi dan netralitasnya terkait UU
Cipta Kerja. Sejumlah pihak khawatir independensi MK terganggu karena Presiden Joko VVidodo
(Jokowi) pernah meminta dukungan atas rencana pemerintah membuat omnibus law saat
menghadiri acara di MK pada awal tahun.
Saat itu. Jokowi tidak secara khusus meminta bantuan MK Namun, ia menyampaikan harapan
agar semua pihak bersama-sama dengan pemerintah berada dalam satu visi besar untuk
menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif, dan responsif.
107
