Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 109
MK DIHARAPKAN INDEPENDEN
Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan dapat menjaga independensi dan netralitasnya terkait UU
Cipta Kerja. Sejumlah pihak khawatir independensi MK terganggu karena Presiden Joko VVidodo
(Jokowi) pernah meminta dukungan atas rencana pemerintah membuat omnibus law saat
menghadiri acara di MK pada awal tahun.
Saat itu .Jokowi tidak secara khusus meminta bantuan MK Namun, ia menyampaikan harapan
agar semua pihak bersama-sama dengan pemerintah berada dalam satu visi besar untuk
menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif, dan responsif.
MK menyatakan tidak akan terpengaruh karena peristiwa apa pun dalam menjalankan tugasnya.
Sebab, tugas MK menyangkut dengan kebenaran dan keadilan berdasarkan UUD 1945-MK juga
memastikan bakal bersikap transparan dalam persidangan uji materi UU Cipta Kerja.
"Publik silakan ikut memantau proses penanganan perkara. Mari ikut memastikan penanganan
perkara berjalan sesuai koridor ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono kepada Republika, Ahad
(11/10).
Fajar mengatakan, MK mempersilakan siapa saja yang hendak mengajukan uji materi terhadap
UU Cipta Kerja, termasuk para asosiasi buruh. MK akan memproses setiap permohonan UU yang
diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. " Kalau misalnya pemohon banyak, strateginya
bisa dengan menggabungkan persidangan," kata dia.
Sejumlah pihak telah menyatakan bakal mengajukan uji materi UU Cipta Kerja, salah satunya
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). KSPI yang telah mengakhiri aksi mogok nasional
bakal mengalihkan konsentrasi ke MK untuk menggugat UU Cipta Kerja. Namun, tidak semua
serikat pekerja ingin langsung mengajukan uji materi.
Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) Indra Munaswar mengatakan, langkah
mengajukan judicial review (JR) merupakan jalan terakhir membatalkan UU Cipta Kerja. Ia
mengaku ragu MK akan bersikap adil dalam putusannya nanti.
"Kenapa penuh keraguan? Karena pada 28 Januari 2020 Jokowi minta dukungan MK terkait
dengan omnibus law dan pada 9 Oktober 2020 Jokowi mempersilakan penolak UU Cipta Kerja
gugat ke MK Ungkapan Presiden ini bisa menjadi bentuk intervensi terhadap wilayah yudikatif,"
kata Indra, Ahad (ll/lO).
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Industri (FSPI) itu menambahkan, dua pesan Presiden
Jokowi tersebut dikhawratirkan memengaruhi suasana kebatinan para hakim majelis MK. Karena
itu, Indra menegaskan, Gekanas tidak ingin terburu-buru mengajukan JRkeMK Menurut dia, ada
langkah hukum lain yang dapat dilakukan, antara lain mengajukan legislative review ke DPR dan
mengajukan gugatan warga negara (Citizen law suit) ke pengadilan negeri.
Kekhawatiran serupa disampaikan pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari Ia
khawatir proses uji materi di MK terganggu dengan adanya pesan Presiden pada awral tahun
mengenai dukungan terhadap omnibus law.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Kacung Marijan mengingatkan
masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada MK dalam melakukan uji materi UU Cipta
Kerja. Menurut dia, jalan yang paling tepat untuk menolak konstitusi adalah melalui proses uji
materi.
"Jadi, apa pun nanti saya kira lebih bagus percayakan saja (kepada MK). Kalau sudah gak
percaya kati repot," kata Kacung, kemarin.
108
