Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 105
Dia juga menyayangkan terjadinya aksi demo yang menolak UU tersebut. Ini berimbas terhadap
kegiatan produksi di beberapa lokasi anggota Asaki, seperti di Tangerang dan Bekasi. "Demo
membuat kegiatan logistik terganggu dan karyawan kesulitan masuk kerja," ucap Edy.
Dia mengatakan, kondisi tersebut akan merugikan industri dan para pekerja sendiri. Apalagi, ada
kekhawatiran munculnya klaster baru Covid-19 di antara para pendemo. "Harapannya para
pekerja melalui serikat menempuh jalur konstitusi di MK untuk menyampaikan keberatan,
sehingga proses produksi dan usaha tidak terganggu," ujar Edy.
Putus Mata Rantai Korupsi
Pakar Hukum dari Universitas Padjajaran (Unpad) Romli Atmasasmita mengatakan, UU Ciptaker
merupakan undang-undang all embracing acts yang memuat lintas sektoral dan lintas
administrasi pemerintahan (pusat dan daerah), rumit dan muhi disiplin hukum administrasi,
hukum pidana, ilmu ekonomi, keuangan dan perpajakan.
Dia mengapresiasi langkah pemerintah dalam memutus mata rantai korupsi birokrasi lewat UU
Cipta Kerja. "Saya apresiasi upaya pemerintah yang telah berani menembus 'tembok tebal'
governmental corruption dan memutus mata rantai mafioso dan birokrat korup yang selama 75
tahun masa pemerintahan tidak berhasil hanya sekadar mengandalkan Kejaksaan, Kepolisian,
dan KPK," ujar Romli dalaMKeterangannya, Minggu (11/10).
Romli menganggap kekhawatiran UU Ciptaker akan menyengsarakan rakyat sangat absurdy
tidak memiliki justifikasi filosofis, yuridis, dan sosiologis.
Menurut Romli, UU Ciptaker dibentuk merujuk pada pengalaman buruk masa lalu sejak Orde
Baru yang masih teijadi sampai saat ini, yaitu korupsi, maladministrasi, abuse of power dan suap,
serta mafia-mafia di berbagai sektor.
"UU Ciptaker memangkas proses perizinan usaha nasional dan mulinasional sehingga tidak
menguntungkan pelayanan birokrasi yang terbukti korup dan suap," katanya.
Selain itu, UU Ciptaker juga menghilangkan ego sektoral yang selama 75 pemerintahan berdiri,
telah menghambat efisiensi administrasi.
Oleh pihak yang kontra UU Ciptaker, kata dia, dianggap telah melemahkan dan menyengsarakan
rakyat. Padahal, UU Ciptaker justru melemahkan dan menyengsarakan mafia, maladministrasi,
korupsi, suap serta perilaku pemburu rente.
104
