Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Dalam pandangan Johnny, upaya pemerintah untuk melakukan debirokrasi sudah dilakukan
dengan merilis 16 paket ekonomi. Akan tetapi, paket-paket itu tidak berhasil, sehingga muncul
omnibus law, yang diharapkan bisa mengatasi berbagai sumbatan investasi.

Tarik Investasi

Di sisi lain, dunia usaha mendukung UU Ciptaker, karena dirasa dapat menarik investasi baru
dan membuat peningkatan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Diharapkan pihak-pihak yang
masih menolak UU tersebut dapat mengajukan judicial review atau hak uji materi ke Mahkamah
Konstitusi (MK).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meyakini UU Cipta
Kerja menguntungkan pengusaha, pekerja dan investor. Dia menilai UU ini akan membuat lebih
banyak investasi yang masuk dan membuat lapangan pekerjaan akan lebih banyak tercipta.

"Para pencari pekerja akan diuntungkan dan juga melindungi pekerja existing" kata dia.

Hariyadi menyampaikan, sejak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dijalankan, terjadi penyusutan yang sangat signifikan di dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini
berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan angkatan kerja baru yang setiap tahunnya
mencapai 2 juta orang lebih.

Penyusutan, kata dia, juga terjadi di PMA dan PMDN. Sebab, kebanyakan investasi mengalir ke
pasar modal. "Saat ini, angkatan kerja kita 57% adalah tamatan SMP ke bawah. Tentunya, kami
berharap lapangan kerja yang muncul adalah memang lapangan kerja berkualitas," kata dia.

Hariyadi menjelaskan, untuk mencapai lapangan kerja yang berkualitas, tentunya masukan dari
dunia usaha juga perlu diperhatikan. Salah satu yang menjadi perhatian para pengusaha adalah
tingginya biaya tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan produktivitas yang memadai.
"Ini yang dikeluhkan oleh hampir semua pelaku usaha, sehingga mereka tidak mungkin untuk
bisa membuka lapangan kerja seperti apa yang diharapkan oleh kita semua," kata dia. Hariyadi
mengungkapkan, proses pembahasan UU Cipta Kerja cukup dinamis dan melibatkan para serikat
buruh. Mengenai adanya penolakan terhadap UU ini, Apindo menilai ini terjadi karena kurangnya
pemahaman yang mendalam atas penjelasan ataupun butir-butir yang ada di dalam setiap pasal.

Untuk itu, dia meminta kepada seluruh pelaku usaha membantu sosialisasi UU tersebut di
perusahaan masing-masing, khususnya kepada pekerja sehingga mereka menjadi paham dan
tidak perlu harus bereaksi di jalan.

"Demo akan menimbulkan hal-hal yang kontra produktif. Apabila ada yang tidak sepakat dengan
UU ini, tentunya terbuka peluang untuk melakukan judicial review di MK," kata Hariyadi.

Ketua Umum Asosiasi Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menyatakan mendukung
penuh UU Ciptaker. Asaki meyakini dengan penyederhanaan, sinkronisasi dan pemotongan
regulasi-regulasi yang selama ini terkesan berbelit-belit dan tumpang tindih, akan meningkatkan
daya tarik dan membuat iklim investasi di Indonesia semakin baik dan menarik bagi investor
asing maupun domestik.

"Melalui nvestasi-investasi baru, akan tercipta lapangan kerja yang lebih banyak lagi. Ini
merupakan win win solution buat pemberi kerja dan para pekerja," ujar dia kepada Investor
Daily. Edy mengatakan, pihaknya berharap dalam waktu satu atau dua tahun, UU Ciptaker akan
memberi dampak bagi industri, termasuk industri keramik. UU ini akan memberikan efek
berganda (multiplier effect) dari investasi-investasi baru yang masuk, baik berupa peningkatan
daya beli maupun bergairahnya kembali sektor properti.

103