Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Sedangkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia
mengungkapkan, hadirnya UU Ciptaker merupakan jawaban bagi para pengusaha yang selama
ini mengeluhkan perizinan di Indonesia, termasuk memotong potensi korupsi. "Karena ada ego
sektoral, aturan tumpang tindih, tanah yang mahal. Solusinya adalah UU Cipta Kerja," tandas
dia.

Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, pada Klaster Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan
dalam UU Ciptaker menyebutkan bahwa permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas
waktu dalam Service Level Agreement (SLA) telah terlewati. Kemudian, penetapan Norma
Standar Prosedur Kriteria (NSPK) dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha
(Pemerintah Pusat dan Pemda) dalam bentuk PP. NSPK bersifat standar dan mengacu kepada
praktik yang baik igood practices). Penyederhanaan pelayanan perizinan dan dilakukan secara
elektronik sesuai NSPK

Sementara itu, dalaMKlaser Penyederhaaan Perizinan disebutkan bahwa penerapan perizinan
diubah dari berbasis izin (ilicense base) ke berbasis risiko (risk based). Rinciannya, risiko tinggi
harus mengajukan izin, risiko menengah-tinggi dengan pemenuhan standar, risiko menengah-
tinggi dengan pernyataan standar, dan risiko rendah cukup dengan pendaftaran/NIB.

Sedangkan dalaMKlaster Peningkatan Ekosistem Investasi mengatur 11 sektor yakni pertanian,
kelautan dan perikanan, ESDM, jaminan produk halal, perumahan, pendidikan dan kebudayaan,
penyiaran, pertahanan, kawasan hutan, penyelesaian keterlanjuran kawasan hutan, dan
persyaratan investasi untuk bidang usaha tertutup dan terbuka.

Di sektor lingkungan, pemerintah memastikan tidak ada penghapusan izin analisis dampak
lingkungan (Amdal) dalam UU Ciptaker. Persetujuan lingkungan merupakan persyaratan dasar
Perizinan Berusaha.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan,
Amdal hanya dibuat sederhana agar aturannya tidak berbelit-belit. "Amdal tidak dihapus, dan
tetap ada, akan tetapi prosesnya dibuat menjadi lebih sederhana, sehingga waktu dan biaya
yang dibutuhkan menjadi lebih efisien," ujar Susiwijono dalaMKeterangannya, akhir pekan lalu.

Di sektor perikanan, UU Ciptaker memberi kemudahan bagi pelaku usaha perikanan dalam
memproses perizinan sehingga diharapkan iklim usaha atau investasi di sektor tersebut semakin
membaik. Salah satu kemudahan itu adalah pelaku usaha dengan kapal di atas Grass tonnage
(GT) cukup memproses perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebelumnya
selain ke KKP juga harus ke Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan.

Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini memastikan, UU Ciptaker membawa banyak
manfaat bagi pelaku usaha, termasuk pelaku usaha/ nelayan kecil dan menengah di Tanah Air.
"Ada belasan dokumen perizinan yang harus dibawa di atas kapal saat melaut. Dengan UU Cipta
Kerja disederhanakan dan pengurusannya semua cukup di KKP," ujar Zaini.

Berikan Kepastian Berusaha
Wakil Ketua UmuMKamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta
Kamdani menilai UU Ciptaker dapat memberikan kepastian berusaha kepada investor. Sebab,
selama ini, salah satu permasalahan yang menghambat investasi masuk adalah aturan
pemerintah pusat dan daerah yang tumpang tindih.
Pemerintah, kata dia, telah berupaya menyelesaikan tumpang tindih aturan terkait perizinan
investasi ini dengan membuat sistem pengajuan perizinan satu pintu secara elektronik melalui
online single submission (OSS). Namun, hal ini kurang efektif.

101