Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

"UU Cipta Kerja menyelesaikan obesitas daripada regulasi yang ujung-ujungnya adalah
mengurangi jumlah rente atau pungutan liar, sehingga undang-undang ini didoron untuk kepada
anti korupsi," kata Airlangga dalam paparan saat menjadi keynote speaker pada acara Kagama
Inkubasi Bisnis XV dengan tema "Pemulihan Ekonomi Indonesia di Masa Pendemi" secara virtual,
Minggu (11/10).

Dia menjelaskan,UU Ciptaker diharapkan bisa menjadi solusi pen-ciptaan lapangan kerja baru.
Menurut dia, terdapat sekitar 7 juta pencari kerja dan sekitar 3,5 juta kerja terdampak pandemi
Covid-19 yang terpaksa di PHK atau dirumahkan.

"Bahkan perkiraan ini dapat lebih tinggi dengan mengacu prograMKartu pra kerja dimana
pendaftarnya mencapai 33 juta," jelasnya.

Menurut dia, setiap tahunnya ada kurang lebih 3 juta anak muda ke pasar kerja. "Kebutuhan
atas penciptaan lapangan kerja baru untuk rakyat kita sangat mendesak. Sebanyak 82% pekerja
kita memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah, dimana 39% pendidikannya SD, sehingga
perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya sektor padat karya, sedangkan
yang SMA ke atas itu bisa masuk digitalisasi," katanya.

UU Ciptaker juga memberikan kemudahan pembukaan usaha baru, mendorong masyatakat
untuk membuka usaha sendiri, khususnya UMK, dengan lebih mudah.
Selain itu, UU Ciptaker mendorong akselerasi jumlah UMK Saat ini jumlah UMKM ada 64,19 juta.
Dari jumlah itu, lebih dari 75%-nya di sektor informal, dan diharapkan dengan UU Ciptaker dapat
bertransformasi dari sektor informal menjadi formal.

"UU Ciptaker juga mendorong pemerintah untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi,
dengan penyederhanaan dan memotong model perizinan yang berbelit-belit sehingga pungli
atau pungutan liar dapat dihilangkan," kata Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, keberadaan UU Ciptaker akan
memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil (UMK) untuk membuka usaha baru.
Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk UMK
tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja.

"Sangat simpel. Pembentukan PT atau perseroan terbatas juga dipermudah, tidak ada lagi
pembatasan modal minimum," katanya.

Dia menyebutkan, pembentukan koperasi juga dipermudah, dengan hanya sembilan orang
sudah dapat mendirikan koperasi. "Kita harapkan akan semakin banyak koperasi-koperasi di
Tanah Air," kata Presiden saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa
Barat, Jumat (9/10).

Selain itu, usaha mikro kecil yang bergerak di sektor makanan dan minuman, sertifikasi halalnya
dibiayai pemerintah alias gratis. Izin kapal nelayan penangkap ikan misalnya, hanya
mendaftarkan ke unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Sebelumnya, nelayan harus mengajukan izin ke Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Perhubungan, dan instansi-instansi yang lain, sekarang ini cukup dari unit di
Kementerian KKP saja," kata Presiden.

Presiden melanjutkan, UU Cipta Kerja juga akan mendukung upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi. Ini jelas karena dengan menyederhanakan, memotong, dan
mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar (pungli) dapat
dihilangkan.

100