Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 100
neutral - Joko Widodo Airlangga Hartarto Bahlil Lahadalia Shinta W Kamdani Johnny Darmawan
Hariyadi Sukamdani Edy Suyanto Romli Atmasasmita (None) Saya apresiasi upaya pemerintah
yang telah berani menembus 'tembok tebal' governmental corruption dan memutus mata rantai
mafioso dan birokrat korup yang selama 75 tahun masa pemerintahan tidak berhasil hanya
sekadar mengandalkan Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK
neutral - Joko Widodo Airlangga Hartarto Bahlil Lahadalia Shinta W Kamdani Johnny Darmawan
Hariyadi Sukamdani Edy Suyanto Romli Atmasasmita (None) UU Ciptaker memangkas proses
perizinan usaha nasional dan mulinasional sehingga tidak menguntungkan pelayanan birokrasi
yang terbukti korup dan suap
Ringkasan
Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disahkan DPR pada Senin (5/10) lalu dinilai
memberikan kepastian berusaha di Indonesia. Salah satu keluhan investor selama ini adalah
perizinan yang panjang dan berbelit. Dalam UU Ciptaker, izin usaha disederhanakan. Ada
kewenangan pemda, namun bila melebihi batas waktu, pusat mengambil alih.
Permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu dalam Service level agreement telah
terlewati. Ini memberikan kepastian kepada investor. UU Ciptaker juga menutup ruang pungli
dan korupsi karena semua proses perizinan dilakukan secara elektronik.
UU CIPTAKER BERIKAN KEPASTIAN BERUSAHA
Joko Widodo Airlangga Hartarto Bahlil Lahadalia Shinta W Kamdani Johnny Darmawan Hariyadi
Sukamdani Edy Suyanto Romli Atmasasmita
Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disahkan DPR pada Senin (5/10) lalu dinilai
memberikan kepastian berusaha di Indonesia. Salah satu keluhan investor selama ini adalah
perizinan yang panjang dan berbelit. Dalam UU Ciptaker, izin usaha disederhanakan. Ada
kewenangan pemda, namun bila melebihi batas waktu, pusat mengambil alih.
Permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu dalam Service level agreement telah
terlewati. Ini memberikan kepastian kepada investor. UU Ciptaker juga menutup ruang pungli
dan korupsi karena semua proses perizinan dilakukan secara elektronik.
UU Ciptaker mampu mengatasi sejumlah sumbatan investasi di Indonesia, seperti tumpang tindih
aturan pemerintah pusat dan daerah hingga antarkementerian. Selain itu, pemerintah pusat akan
menerbitkan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) untuk mengharmonisasi peraturan
pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan kepastian usaha
yang lebih besar kepada investor.
Demikian rangkuman pandangan Wakil Ketua UmuMKamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang
Hubungan Internasional Shinta Kamdani, Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian Johnny
Darmawan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, Ketua
Umum Asosiasi Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto, dan pakar hukum dari
Universitas Padjajaran (Unpad) Romli Atmasasmita. Mereka dihubungi Investor Daily secara
terpisah, Minggu (11/10).
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Undang Undang Cipta Kerja
akan mengatasi hambatan-hambatan birokrasi yang selama ini tumpang tindih dan berbelit-belit.
99
