Page 188 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

BP2MI GEREBEK LOKASI PENAMPUNGAN CALON PMI ILEGAL DI CIREBON,
TEMPATNYA KOTOR DAN BAU

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggerebek sebuah tempat
penampungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di wilayah Kecamatan Plumbon,
Kabupaten Cirebon, Sabtu (17/10/2020) malam.

Tempat penampungan itu disinyalir digunakan untuk menampung para CPMI secara ilegal atau
unprosedural.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan, penggerebekan tersebut berawal dari laporan
yang dari rekan-rekan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bahwa telah terjadi penampungan
terhadap beberapa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).

Mereka dijanjikan akan diberangkatkan ke negara Polandia, Hongkong, dan Taiwan. "Malam ini
BP2MI turun untuk memastikan laporan yang kami terima, bahwa telah terjadi penampungan
orang WNI. Mereka bisa disebut CPMI, yang dijanjikan akan diberangkatkan ke Polandia dan
Taiwan. Mereka berjumlah 25 orang," ujar dia kepada awak media.

Benny Rhamdani menyampaikan, dari hasil laporan itu ada tiga titik lokasi yang menjadi tempat
penampungan ilegal.

Yakni, di Perumahan Roro Cantik Plumbon, Desa Karangasem dan di Griya Kejuden. Ketiga
tempat penampungan itu dikelola oleh seorang calo bernama Titin Marsinih. Titin Marsinih ini
mengaku bekerja sama dengan salah satu perusahaan bernama PT Lintas Cakrabuana yang
berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah.

Hanya saja, menurut data yang dicatat BP2MI, perusahaan tersebut tidak terdata sesuai
alamatnya. BP2MI juga akan menindaklanjuti terkait izin dari perusahaan tersebut kepada
Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengecek apakah perusahaan tersebut mengantongi izin
atau tidak.

Meski demikian, Benny Rhamdani memastikan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Titin
Marsinih sudah menyalahi aturan. "Kalau kita membuka pasal-pasal yang diatur oleh UU Tindak
Pidana Perdagangan orang, nanti akan kita lihat. Tapi kalau unsur bahwa penampungan ini
unprosedural atau tidak resmi fakta sudah kita lihat sendiri," ujar dia.

Disampaikan Benny Rhamdani, tidak boleh pihak perseorangan melakukan penampungan
terhadap CPMI, kecuali oleh perusahaan balai pelatihan kerja luar negeri.

Terlebih, tempat yang menjadi penampungan ilegal tersebut keadaannya sangat tidak layak,
kotor, dan berbau. Sehingga harus menjadi perhatian serius dari pemerintah. "Dari mereka yang
25 ini rata-rata mereka sudah ada yang dua bulan hingga 1 tahun lebih," ujarnya.

187