Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

LOBI ELITE BELUM TEMBUS

Pemerintah gencar melobi sejumlah organisasi masyarakat, serikat buruh, mahasiswa dan
sebagainya untuk mengintervensi penolakan UU Cipta Kerja (Ciptaker). Akan tetapi, gerakan sipil
tetap sepakat menolak undang-undang itu.

Kordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Remy Hestian
mengataka, pihaknya tidak terpengaruh dengan upaya intervensi pemerintah.

Termasuk dengan adanya surat edaran kemendikbud meminta mahasiswa tidak turun aksi.
Pihaknya, justru mengecam tindakan pemerintah yang mengintervensi gerakan. "Kami tetap
akan melakukan aksi yang lebih besar," ungkapnya.

Saat aksi unjuk rasa pada Jumat lalu, pihaknya, berharap bisa ditemui Presiden Joko Widodo.
Akan tetapi, hanya Staf Khusus Mileni-al yang diutus. Baginya, staf khusus bukanlah representasi
pemerintah Indonesia. "Makanya kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi pada 20
Oktober. Bertepatan setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sikap kami tetap sama mendesak
Presiden menerbitkan Perppu," bebernya.

Menurutnya aliansi BEM Jabodetabek-Banten kembali akan menyerbu Jakarta. Gerakan ini
merupakan aksi damai dan tidak ada unsur anarki. Pihaknya juga mengajak seluruh mahasiswa
di Indonesia untuk tetap pada gerakan yang sama. "Kami akan terus jalan. Menyuarakan
penolakan terhadap UU Ciptaker ini. Sampai UU ini dicabut atau dibatalkan," tegasnya.

Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal juga menuturkan
buruh masih terus menolak UU Ciptaker. Malah, aksi-aksi akan semakin besar karena buruh juga
menuntut ada kenaikan upah minimum. "Tentu situasi akan makin panas bila upah minimum
tidak naik karena saat ini bersamaan penolakan Omnibus Law. Komponen kebutuhan hidup layak
(KHL) masih jauh dari harapan. Hanya 64 item ditetapkan pemerintah, padahal idealnya 84
item," tuturnya.
Lobi-lobi pemerintah juga gencar dilakukan kepadadua ormas Islam terbesar di Indonesia. PBNU
dan PP Muhammadiyah. Namun kunjungan ini tak mempengaruhi sikap kedua ormas yang tegas
menolakUU Cipta Kerja. "Nah, pemerintah mestinya paham kondisi saat ini Perlu dialog, terutama
dengan yang berkeberatan," kata Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.
Apresiasi dan Tolak

Pengamat Sosiolog Hukum Unhas, Prof Irwansyah menilai pelibatan stakeholder dalam turunan
UU terbilang terlambat Aturan yang ada di bawah tidak bisa menyalahi aturan yang ada di
atasnya. "Kami patut apresiasi niat baik pemerintah yang merespons tuntutan massa. Tetapi, PP
itu tidak bisa melabrak UU. Jika sudah diatur di UU tidak bisa ditolak. Berbeda jika Perppu, bisa
meru-bah," katanya.

Guru Besar Fakultas Hu-kumUMI, Prof HambaliTha-lib menilai, peraturan turunan itu harus
sejalan dengan UU di atasnya tidak boleh bertentangan. Sehingga jalan tengah atas polemik itu
harus diteliti. Poin yang tidak bermasalah bisa dilanjutkan dengan mengakomodasi kepentingan
masyarakat. Tetapi, poin yang berpolemik harus ditunda PP-nya. (fik-edo/abg)

caption:

MASIH SOLID - Serikat buruh bersama mahasiswa masih solid memperjuangkan hak-hak yang
dianggap merugikan pekerja dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

18