Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 23
SAAT UTUSAN ISTANA BAWA PESAN OMNIBUS LAW KE PBNU DAN MUI
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mendatangi kediaman Ketua Umum PBNU Said
Aqil Siraj dan Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi, Minggu (18/10) kemarin. Pratikno
datang mengantar naskah final Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Kedatangan Pratikno tersebut atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan maksud
menjelaskan naskah UU Ciptaker kepada dua petinggi tersebut. Naskah yang dibawa merupakan
draf yang diterima Jokowi dari DPR pada (14/10) lalu.
"Pak Mensesneg diperintahkan langsung oleh Presiden Jokowi untuk mengantar naskah UU Cipta
Kerja ke NU dan MUI," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey
Triadi Machmudin dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (18/10) Bey menyatakan
kedatangan Pratikno merupakan bagian dari sosialisasi UU Ciptaker ke berbagai pemangku
kepentingan. Menurutnya, PBNU dan MUI sama-sama memiliki perhatian terhadap UU Ciptaker.
Selain itu, kata Bey, Pratikno juga berencana menyambangi Ketua Umum PP Muhammadiyah
Haedar Nashir, namun urung terlaksana karena Haedar sedang berada di luar kota.
Foto: CNN Indonesia/Timothy Loen Infografis UU Ketenagakerjaan vs Omnibus Law Cipta Kerja
Bey mengklaim pemerintah selalu terbuka menerima saran dan pendapat dari seluruh lapisan
masyarakat. Menurutnya, Jokowi akan menampung dan mempertimbangkan masukan-masukan
itu untuk menyusun peraturan turunan dari UU Ciptaker.
"Pemerintah memang segera menyusun sejumlah peraturan pemerintah (pp) dan peraturan
presiden (perpres) sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Jadi masukan untuk penyusunan
pp dan perpres tersebut," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyambangi Said Aqil pada Sabtu (10/10).
Ida mengaku kedatangannya itu untuk silaturahmi dan menjelaskan maksud UU Ciptaker,
khususnya klaster ketenagakerjaan kepada Said Aqil.
Ida pun berencana menyambangi PP Muhammadiyah untuk menjelaskan UU Ciptaker.
Muhammadiyah menjadi organisasi kemasyarakatan yang turut menolak keberadaan UU
Ciptaker.
Kendati demikian, Ketua PBNU Marsudi Syuhud mengatakan akan tetap melakukan uji materi
UU Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi (MK). PBNU melihat pengesahan UU Ciptaker dan
substansinya bermasalah.
Di sisi lain, Said Aqil bersama Rais Aam PBNU Miftahul Akhyar juga telah menyerahkan 8 poin
kritik terhadap UU Ciptaker kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Jumat (16/10). Beberapa di
antaranya menyinggung soal tambang hingga ketenagakerjaan.
Kemudian, MUI juga mengambil sikap serupa. MUI sempat menyatakan kecewa kepada
pemerintah dan DPR yang tak mengindahkan masukan ormas Islam. MUI tegas menolak undang-
undang itu karena hanya menguntungkan pengusaha, investor asing, dan cukong serta
bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.
MUI meminta DPR dan pemerintah tidak lagi membuat kebijakan kontroversial. Kedua pihak
diminta fokus menangani pandemi Covid-19. Selain itu, mereka juga mendukung kalangan
masyarakat yang berupaya melakukan uji materi UU Ciptaker ke MK.
Judul BLT Pekerja Gelombang II Cair Paling Lama Awal November
Nama Media cnnindonesia.com
22
