Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 27

produktivitas  pekerja  Indonesia  masih  yang  terendah  di  Asia  yaitu  74,8.  Padahal,  rata-rata
              negara Asia tingkat produktivitasnya mencapai 78,2.
              Aspek perlindungan dan penciptaan lapangan kerja bukan dua hal yang bisa dipertentangkan.
              Pelonggaran syarat-syarat berusaha tidak berarti mengurangi perlindungan pekerja.

              UU ini mencari jalan tengah dan titik keseimbangan di antara keduanya. Meskipun ada saja
              pihak-pihak  yang  bersikap  apriori  menyatakan  bahwa  pemerintah  lebih  berpihak  kepada
              pengusaha.

              Memang,  hal-hal  teknis  yang  belum  diatur  di  UU  Cipta  Kerja  harus  dimasukkan  ke  dalam
              peraturan pemerintah (PP) seperti jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
              Jadi, perlu ada batasan waktu diatur dalam PP setelah ada pembahasan bersama dengan forum
              triparti antara pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah. Segera setelah DPR menyerahkan
              UU itu kepada pemerintah, saya akan mengajak dialog lagi tanpa henti kepada semua pihak.

              Dalam  UU  Cipta  Kerja  banyak  syarat-syarat  kemudahan  berusaha  dicantumkan  misalnya,
              pendirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dipermudah menjadi berbasis pendaftaran
              saja, tidak perlu izin, agar tidak lama dan mahal. Kemudahan juga terjadi pada pembentukan
              koperasi dan perseroan terbuka.  Ini  agar  UMKM  dapat  menjadi badan  hukum  sehingga  bisa
              bankable. Bisa dapat kredit.
              Selain itu, kemampuan dunia usaha tidak sama mengingat ada usaha besar, usaha menengah,
              dan usaha kecil. Jika pesangon terlalu tinggi, upah terlalu tinggi, dan waktu kerja terlalu kaku
              maka  usaha  kecil  menengah  sulit  tumbuh.  Itulah  sebabnya  kita  buat  aturan  yang  juga
              mencerminkan solidaritas kepada industri yang kecil. Ya UU Cipta Kerja itu.

              Ini  misleading  lagi.  Sanksi  tetap  ada,  kita  adopsi  dari  UU  lama,  baik  sanksi  pidana  maupun
              administratif. UU ini bergigi kuat, tidak ompong. Sebagai bukti komitmen terhadap peningkatan
              kompetensi,  dalam  skema  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  (JKP)  Kemnaker  memasukkan
              tambahan.  Artinya,  pekerja  ter-PHK  berhak  atas  pelatihan  dan  sertifikasi  gratis,  sambil
              menunggu mendapat pekerjaan baru. Sehingga saat ada lowongan kerja, sudah punya sertifikat
              kompetensi. Bisa nego gaji lebih tinggi.



































                                                           26
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32