Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 25
Saat ini, pemerintah masih menyalurkan BLT tahap kelima untuk gelombang pertama. Masing-
masing pekerja akan diberikan BLT sebesar Rp2,4 juta.
Namun, penyalurannya dibagi menjadi dua gelombang. Untuk masing-masing gelombang,
pemerintah akan menyalurkan BLT sebesar Rp1,2 juta per penerima.
"Kami masih melanjutkan tahap V sama evaluasi," imbuh Ida.
Untuk tahap V, Kemnaker menerima 578. 230 data calon penerima BLT dari BPJS
Ketenagakerjaan pada 29 September 2020. Kemudian, BPJS Ketenagakerjaan kembali
memberikan data calon penerima BLT sebanyak 40. 358 pada 30 September 2020.
"Dikarenakan jumlahnya yang tidak begitu signifikan, untuk memudahkan pelaporan ke publik,
tambahan data tersebut merupakan bagian dari tahap V. Sehingga secara total pada tahap V
terdapat 618. 588 data calon penerima subsidi gaji atau upah," jelas Ida.
Berdasarkan data Kemnaker per 12 Oktober 2020, pemerintah telah menyalurkan BLT kepada
2. 485. 687 penerima untuk tahap I, kemudian tahap II sebanyak 2. 981. 533 penerima, tahap
III sebanyak 3. 476. 361 penerima, tahap IV sebanyak 2. 579. 703 penerima, dan tahap V
sebanyak 427. 016 penerima.
Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp37,7 triliun untuk mengucurkan BLT kepada pekerja
bergaji di bawah Rp5 juta. Dari dana itu, pemerintah menargetkan bisa menyalurkan bantuan
untuk 15,7 juta pekerja.
Namun, data yang terkumpul tak mencapai target. BPJS Ketenagakerjaan sejauh ini hanya
memberikan data penerima BLT sebanyak 12. 272. 731 pekerja.
"Sisa anggaran akan diserahkan kembali ke bendahara negara. Rencananya, akan disalurkan
untuk subsidi gaji bagi guru honorer dan tenaga pendidik, baik di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama," kata Ida.
Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan anggaran untuk penanganan pandemi virus corona
sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu dialokasikan untuk berbagai sektor.
Rinciannya, untuk bansos sebesar Rp203,9 triliun, UMKM sebesar Rp123,46 triliun, insentif usaha
Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp106,11 triliun, kesehatan
Rp87,55 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp53,55 triliun.
24
