Page 194 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 194
Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Dinar Titus Jogaswitani menyampaikan
bahwa ada beberapa konsekuensi bila Omnibus Law tidak segera dijalankan. Salah satunya
lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif. Daya saing pencari kerja relatif
rendah dibandingkan negara lain, penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin tinggi.
"Lalu Indonesia terjebak dalam middle income trap," kata dia.
EKONOM: KETIKA NEGARA LAIN URUS PANDEMI COVID-19, INDONESIA URUS
INVESTASI
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengkritik
pembentukan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19. Menurut
dia, tidak ada satupun negara di dunia saat ini yang fokus mengurus masalah regulasi investasi.
"Karena sekarang yang dihadapi secara fundamental itu adalah Covid-19," kata Bhima dalam
acara Kovid Psikologi secara virtual pada Sabtu, 17 Oktober 2020.
Pandemi Covid-19 inilah yang membuat pemulihan ekonomi dan investasi melorot di tahun 2020.
Sehingga, banyak negara meyakini bahwa pemulihan ekonomi bergantung pada seberapa cepat
penanganan Covid-19 di negara mereka.
Bhima kemudian mencontohkan Cina dan Vietnam. "Mereka gak bahas Omnibus Law setahu
saya," kata dia.
Akan tetapi, kedua negara sudah tumbuh positif di triwulan kedua, bahkan sebelum adanya
vaksin Covid-19. Sementara, Indonesia masih tumbuh negatif dan diprediksi akan kembali
negatif di triwulan ketiga 2020.
Sebelumnya, DPR telah mengesahkan Omnibus Law pada 5 Oktober dan menyerahkanya ke
presiden pada 14 Oktober 2020. Kini, pemerintah sedang mengebut pembentukan aturan
turunan dari Omnibus Law ini.
Dalam acara yang sama, Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Dinar Titus
Jogaswitani menyampaikan bahwa ada beberapa konsekuensi bila Omnibus Law tidak segera
dijalankan. Salah satunya lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif.
Daya saing pencari kerja relatif rendah dibandingkan negara lain, penduduk yang tidak atau
belum bekerja akan semakin tinggi. "Lalu Indonesia terjebak dalam middle income trap," kata
dia.
Tapi kritikan atas pembentukan Omnibus Law di masa pandemi ini tidak hanya disampaikan
Bhima. Sebelumnya, Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), juga
menyesalkan pengesahan Omnibus Law di masa pandemi Covid-19.
"Berpotensi menciptakan backlog (tumpukan antrean) dalam penanganan pandemi," kata
Direktur Kebijakan CISDI Olivia Herlinda dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, 9 Oktober
2020.
193
