Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 197
1. Mengaku Kuasai Ratusan Lembar Draf UU Cipta Kerja dalam Sehari Sebagaimana dikabarkan
Pikiran-Rakyat.com, Hotman mengaku membaca habis seluruh draf dalam satu hari saja.
Padahal, naskah Omnibus Law UU Cipta Kerja berisi antara 800 hingga 1.000 lembar, tergantung
draf mana yang dibaca.
Kemungkinan besar Hotman membaca draf awal yang tersebar di masyarakat karena klaimnya
keluar sebelum muncul naskah 'final' RI.
2. Klaim Ada 10 Pasal yang Untungkan Buruh dan Pekerja Hotman menyebut di dalam UU Cipta
Kerja sebenarnya ada 10 pasal yang sangat berbeda dari peraturan lama.
Bahkan, ia berani mengklaim kesepuluh pasal tersebut sangat menguntungkan para buruh dan
pekerja.
Salah satunya ialah terkait persoalan pesangon yang mengancam pengusaha dan pemberi
pekerjaan dengan hukuman pidana berupa penjara.
Mereka yang tidak memberikan hak-hak pesangon buruh bisa dibui selama 4 tahun.
Begitu juga dengan majikan dan pengusaha yang tidak membayar upah sesuai upah minimun
daerah akan kena hukuman penjara maksimal 4 tahun.
3. Sebut UU Cipta Kerja Pertama Kalinya Hukum Perdata Jadi Pidana Urusan perburuhan dan
hubungan industrial disebut Hotman sebagai masalah perdata.
Namun, ia pun mengatakan UU Cipta Kerja menggeser persoalan tersebut sehingga menjadi
urusan hukum pidana.
"Ini pertama kalinya UU di mana perdata menjadi pidana, dan ini menguntungkan siapa? terserah
pada masyarakat yang menilai," kata Hotman.
4. Tuntutan Terhadap Pengusaha Menyulitkan Buruh Kendati menguntungkan buruh , Hotman
menyebut penuntutan urusan ketenagakerjaan ini akan sangat menyulitkan pekerja .
Pasalnya, butuh waktu dua tahun untuk menyelesaikan masalah itu lewat jalur hukum.
Tak hanya itu, biayanya pun tidak sedikit karena harus melalui Kementerian Tenaga Kerja
(Kemnaker), pengadilan perburuhan, hingga Mahkamah Agung (MA).
Padahal, gaji buruh hanya Rp2-3 juta sehingga tidak sebanding untuk diurus lewat proses yang
sedemikian panjang dan lama.
5. Ingin Bertemu Langsung dengan Presiden Jokowi Persoalan tersebut membuat Hotman ingin
langsung menemui Presiden Jokowi untuk menyampaikan masukan terkait penuntutan hukum
oleh buruh terhadap pengusaha.
Bukan hanya soal tuntutan, UU Cipta Kerja dirasa harus memasukkan perkara kepailitan
perusahaan.***.
196
