Page 195 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 195
Olivia menyebut Omnibus Law mewajibkan fasilitas kesehatan memperoleh izin usaha dari
pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangan. Namun, CISDI menangkap bahwa dominasi
pemerintah pusat dalam setiap pengambilan keputusan menjadi narasi utama Omnibus Law.
Contohnya saja perizinan satu pintu yang harus melalui sistem perizinan online (Online Single
Submission atau OSS) yang berada di bawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM).
Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, kata Olivia, proses birokrasi yang terpusat berpotensi
menciptakan backlog pada setiap pengambilan keputusan di sektor kesehatan. "Yang harusnya
dapat dilakukan dengan cepat dan tanggap," ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan penanganan Covid-19 menjadi
salah satu kunci utama agar perekonomian mulai pulih dan bisa kembali tumbuh pada kisaran
lima persen pada 2021.
"Faktor yang bisa memulihkan antara lain penanganan Covid-19 yang sudah dilakukan tahun ini
dan berlanjut di tahun depan dengan protokol kesehatan," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers
virtual seusai persetujuan UU APBN 2021 di Jakarta, Selasa 29 September 2020.
Ia memastikan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan bisa memulihkan kembali
kegiatan ekonomi maupun sosial yang selama ini terhambat seiring dengan adanya pembatasan
sosial berskala besar di beberapa daerah terdampak.
Selain itu, faktor pemulihan lainnya adalah ketersediaan vaksin yang saat ini sedang diupayakan
Indonesia bersama dengan institusi internasional lainnya, yang bisa memberikan optimisme
terhadap membaiknya kinerja ekonomi di 2021.
194
