Page 215 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 215

Judul               PP Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja Mulai Dibahas, Termasuk Soal TKA
                Nama Media          bisnis.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://ekonomi.bisnis.com/read/20201018/12/1306470/pp-
                                    ketenagakerjaan-uu-cipta-kerja-mulai-dibahas-termasuk-soal-tka
                Jurnalis            Newswire
                Tanggal             2020-10-18 06:27:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber

              neutral - Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Kemenaker Dinar) Kami akan undang semua
              federasi konfederasi serikat pekerja dan organisasi pengusaha, KADIN, APINDO



              Ringkasan

              Pemerintah  mulai  membahas  aturan  turunan  dalam  bentuk  Peraturan  Pemerintah  (PP)  dari
              Omnibus  Law  UU  Cipta  Kerja.  Mengutip  Tempo.co,  rencananya  pada  Senin  (19/10/2020,
              Kementerian Ketenagakerjaan akan membahas tiga rancangan dan satu revisi dari Peraturan
              Pemerintah (PP) terkait klaster ketenagakerjaan di Omnibus Law.



              PP KETENAGAKERJAAN UU CIPTA KERJA MULAI DIBAHAS, TERMASUK SOAL TKA

              Pemerintah  mulai  membahas  aturan  turunan  dalam  bentuk  Peraturan  Pemerintah  (PP)  dari
              Omnibus  Law  UU  Cipta  Kerja.  Mengutip  Tempo.co,  rencananya  pada  Senin  (19/10/2020,
              Kementerian Ketenagakerjaan akan membahas tiga rancangan dan satu revisi dari Peraturan
              Pemerintah (PP) terkait klaster ketenagakerjaan di Omnibus Law.

              "Kami  akan  undang  semua  federasi  konfederasi  serikat  pekerja  dan  organisasi  pengusaha,
              KADIN,  APINDO,"  kata  Direktur  Pengupahan  Kemenaker  Dinar  Titus  Jogaswitani,  Sabtu
              (17/10/2020).

              Sesuai dengan peraturan Omnibus Law, semua PP ini wajib diselesaikan tiga bulan sejak UU
              berlaku. Saat ini, Omnibus Law belum berlaku karena baru diserahkan DPR ke Presiden Joko
              Widodo atau Jokowi pada Rabu, 14 Oktober 2020.




                                                           214
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220