Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

MOELDOKO SEBUT AKAN ADA 35 PP DAN 5 PERPRES TINDAK LANJUT UU CIPTA
KERJA

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, pemerintah tak melarang siapapun yang
menyampaikan pendapatnya atau berunjuk rasa di muka umum. Namun, jika unjuk rasa
dilakukan yang mengarah pada perusakan, anarkis hingga menganggu hak orang, itu yang harus
ditertibkan. "Jika penyampaiannya sudah mengarah pada perusakan, anarki, atau menyebar
fitnah, tentu ini akan mengganggu hak orang lain. Mengusik rasa aman khalayak, juga merusak
harmoni bangsa. Ini yang perlu ditertibkan," ujar Moeldoko dalam keterangannya, Sabtu
(17/10/2020).

Mantan Panglima TNI itu menuturkan, dalam sistem demokrasi sah-sah saja dalam
menyampaikan pendapat. "UU Cipta Kerja ini juga sudah didiskusikan di DPR, dan para wakil
rakyat sudah mengesahkannya. Jadi menurut saya 'Biarkan 1000 tunas baru bermekaran.
Biarkan 1000 pemikiran bermunculan. Tapi jangan dirusak tangkainya'. Maknanya, setiap orang
boleh berpendapat tapi jangan sampai merusak tujuan utamanya," kata dia.

Lebih lanjut, Moeldoko menyebut, pemerintah terbuka dengan masukan-masukan. Ia
mengatakan bahwa akan ada 35 Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, sebagai tindak
lanjut dari UU Cipta Kerja tersebut. "Masih terbuka. Setidaknya, akan ada 35 Peraturan
Pemerintah dan lima Peraturan Presiden yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari UU Cipta
Kerja," tutur dia.

Nantinya, kata Moelodoko, pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja memberikan kesempatan
kepada para pekerja dan buruh untuk menanggapi PP tersebut. "Pemerintah melalui menteri
tenaga kerja masih memberikan kesempatan dan akses pada teman-teman pekerja dan buruh,
ikut memikirkan bagaimana mereka menanggapi ini nantinya. Bagaimana instrumen ini bisa
diandalkan sebagai penyeimbang," tukasnya.

219