Page 219 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 219

Judul               Moeldoko Sebut Akan Ada 35 PP dan 5 Perpres Tindak Lanjut UU Cipta
                                    Kerja
                Nama Media          suara.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.suara.com/news/2020/10/18/053713/moeldoko-sebut-
                                    akan-ada-35-pp-dan-5-perpres-tindak-lanjut-uu-cipta-kerja
                Jurnalis            Dythia Novianty
                Tanggal             2020-10-18 05:37:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral  -  Moeldoko  (Kepala  Staf  Kepresidenan)  Jika  penyampaiannya  sudah  mengarah  pada
              perusakan, anarki, atau menyebar fitnah, tentu ini akan mengganggu hak orang lain. Mengusik
              rasa aman khalayak, juga merusak harmoni bangsa. Ini yang perlu ditertibkan

              negative - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) UU Cipta Kerja ini juga sudah didiskusikan di
              DPR, dan para wakil rakyat sudah mengesahkannya. Jadi menurut saya 'Biarkan 1000 tunas baru
              bermekaran. Biarkan 1000 pemikiran bermunculan. Tapi jangan dirusak tangkainya'. Maknanya,
              setiap orang boleh berpendapat tapi jangan sampai merusak tujuan utamanya

              neutral  -  Moeldoko  (Kepala  Staf  Kepresidenan)  Masih  terbuka.  Setidaknya,  akan  ada  35
              Peraturan Pemerintah dan lima Peraturan Presiden yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari UU
              Cipta Kerja

              positive - Moelodoko (Menteri Tenaga Kerja) Pemerintah melalui menteri tenaga kerja masih
              memberikan  kesempatan  dan  akses  pada  teman-teman  pekerja  dan  buruh,  ikut  memikirkan
              bagaimana mereka menanggapi ini nantinya. Bagaimana instrumen ini bisa diandalkan sebagai
              penyeimbang



              Ringkasan

              Kepala  Staf  Kepresidenan  Moeldoko  menegaskan,  pemerintah  tak  melarang  siapapun  yang
              menyampaikan  pendapatnya  atau  berunjuk  rasa  di  muka  umum.  Namun,  jika  unjuk  rasa
              dilakukan yang mengarah pada perusakan, anarkis hingga menganggu hak orang, itu yang harus
              ditertibkan. Mantan Panglima TNI itu menuturkan, dalam sistem demokrasi sah-sah saja dalam
              menyampaikan pendapat.



                                                           218
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224