Page 216 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Presiden Jokowi punya waktu 30 hari untuk memutuskan, apakah akan meneken omnibus law
UU Cipta Kerja ini atau tidak.

Meskipun demo soal Omnibus Law terus berlangsung, pemerintah tetap bergerak untuk
mengimplementasikan regulasi dalam UU Cipta Kerja. Berikut daftar keempat PP sebagai turunan
regulasi tersebut.

1. Rancangan PP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ini adalah aturan baru yang secara
umum akan mengatur lima hal pokok. Di antaranya yaitu syarat penggunaan pekerja asing,
jabatan tertentu dan waktu tertentu, hingga jangka waktu Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
Asing (RPTKA).

Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan (transfer of knowledge) bagi pekerja lokal penampung
pekerja asing, serta pembinaan dan pengawasan pekerja asing.

2. Rancangan PP tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat serta Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) Ini juga merupakan aturan baru yang akan mengatur enam hal pokok.
Di antaranya yaitu hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan
perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Selanjutnya, syarat-syarat PKWT, pengaturan pemberian kompensasi dalam PKWT,
perlindungan pekerja atau buruh yang bekerja dalam alih daya.

Lalu, waktu kerja dan waktu istirahat yang berlaku bagi jenis pekerjaan tertentu dan sektor
usaha tertentu. Terakhir soal syarat, mekanisme, dan kompensasi PHK.

3. Revisi PP tentang Pengupahan Ini adalah revisi sebagian dari PP Nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan. Ada empat perubahan pokok di dalamnya.

Di antaranya perubahan ketentuan upah minimum. Di dalamnya ada soal dasar dan tata cara
penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), syarat
penetapan UMK, formula perhitungan kenaikan UMP.

Selanjutnya yaitu ketentuan upah per jam minimal, ketentuan upah bagi usaha mikro dan kecil,
serta yang terakhir yaitu soal dewan pengupahan.

4. Rancangan PP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Ini
adalah aturan baru yang mengatur sekurangnya tiga hal pokok. Di antaranya kriteria peserta
program JKP dan sumber pendanaan JKP. Terakhir yaitu manfaat JKP, yang mengatur soal uang
tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

215