Page 228 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 228

Ringkasan

              Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI)  melakukan  penggerebekan  di  tempat
              penampungan calon pekerja migran Indonesia (CPMI), yang dianggap tidak memiliki izin atau
              ilegal di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu (17/10/2020) malam.

              Dari pantauan Okezone, penggerebekan ini mulai berlangsung sekitar pukul 20.50 WIB. Dalam
              penggerebekan tersebut, petugas BP2MI meninjau dan mendata sejumlah CPMI yang berada di
              tempat penampungan ilegal itu.



              3 TEMPAT PENAMPUNGAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL DI CIREBON DIGEREBEK

              Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI)  melakukan  penggerebekan  di  tempat
              penampungan calon pekerja migran Indonesia (CPMI), yang dianggap tidak memiliki izin atau
              ilegal di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu (17/10/2020) malam.

              Dari pantauan Okezone, penggerebekan ini mulai berlangsung sekitar pukul 20.50 WIB. Dalam
              penggerebekan tersebut, petugas BP2MI meninjau dan mendata sejumlah CPMI yang berada di
              tempat penampungan ilegal itu.

              Menurut Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, ada tiga lokasi yang menjadi tempat penampungan
              CPMI  di  Kabupaten  Cirebon.  Ia  memastikan  tempat  penampungan  tersebut  terbukti  ilegal.
              Sebab, kata dia, tidak boleh ada perseorangan yang melakukan atau menyediakan tempat untuk
              menampung CPMI, selain badan pelatihan kerja luar negeri.

              Benny menyampaikan, ditemukan sebanyak 25 orang CPMI yang ada di tiga lokasi penampungan
              ilegal ini. Para CMPI ini dijanjikan oleh pihak sponsor akan diberangkatkan untuk bekerja ke
              sejumlah negara seperti Polandia dan Taiwan.

              "Malam  ini  BP2MI  turun  untuk  memastikan  laporan  yang  kami  terima,  bahwa  telah  terjadi
              penampungan orang WNI. Mereka bisa disebut CPMI, yang dijanjikan akan diberangkatkan ke
              Polandia  dan  Taiwan.  Mereka  berjumlah  25  orang,"  kata  Benny  kepada  wartawan,  Sabtu
              (17/10/2020) malam.

              Benny melanjutkan, dari 25 orang CPMI ini, ada beberapa orang yang sudah mendiami tempat
              penampungan ilegal selama dua bulan dan satu tahun lebih. Sebelum diberangkatkan, sambung
              Benny, mereka sudah menyetor uang sekitar Rp45 juta sampai Rp52 juta kepada pihak sponsor.

              "Mereka rata-rata diminta uang Rp42 juta sampai Rp52 juta. Ini posisinya mereka masih dalam
              tempat penampungan ilegal. Kami khawatirkan ada permintaan-permintaan lain ketika mereka
              sudah di negara penempatan," ujarnya.

              Benny menilai, tindakan yang dilakukan oleh pihak sponsor ini sudah menyalahi aturan. Mereka
              sengaja mengambil keuntungan dengan cara meminta sejumlah uang dari CPMI.

              "Kami  prihatin, tempat penampungan  yang  katakan  ilegal,  kondisinya tidak  layak  dan  kotor,
              berbau. Intinya adalah kami ingin membuktikan, ada upaya-upaya pengiriman CPMI ke negara
              tempat  penempatan,  selalu  ada  pihak-pihak  yang  ingin  mempermudah  proses.  Kemudian


                                                           227
   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233