Page 233 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Tak hanya di Jakarta, aksi demo juga berlangsung di berbagai daerah. Demo penolakan tersebut
dipicu kekhawatiran UU yang dinilai akan merugikan masyarakat. Terkait demo penolakan
tersebut, sejumlah pihak termasuk Presiden Joko Widodo mengimbau agar masyarakat yang
merasa tidak setuju bisa melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bagaimana peluang
UU tersebut di MK? Pakar Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Dr Sunny Ummul Firdaus
SH MH mengatakan UU Omnimbus Law Cipta Kerja terbuka peluang untuk diuji formal maupun
material ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu harapan yang
dapat di tempuh oleh masyarakat dalam memperoleh perlindungan terkait kerugian
konstitusional yang di deritanya. ''Hal penting yang mesti dilakukan oleh pemohon adalah
ketepatan pemilihan batu uji untuk di jadikan argumentasi dalam menguraikan bahwa ketentuan
yang di maksud dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja telah melanggar kontitusi sehingga
mengakibatkan kerugian konstitusional,'' jelasnya.

Langkah normatif lain terkait dengan UU Omibus Law Cipta Kerja yang dianggap merugikan
masyarakat dapat dicabut dengan perpu. Namun hal yang mesti dijadikan catatan adalah syarat
perpu harus ada sebuah peristiwa yang dapat dikategorikan memenuhi kriteria ''kegentingan
yang memaksa'' sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh MK dalam Putusan Nomor 138/PUU-
VII/2009. Langkah lain, lanjut Sunny, yang bisa di tempuh oleh masyarakat dalam menjaga
konstitusionalitas UU Omnibus Law Cipta Kerja adalah dengan mengawal keluarnya peraturan
pemerintah dan peraturan perundang-undangan di bawah UU sebagai pelaksana dari UU
Omnibus Law Cipta Kerja.

Sebab bagaimanapun substansinya, tanpa peraturan pelaksaaan UU Omnibus Law Cipta Kerja
tidak bisa di operasionalkan. Sedangkan dosen Ilmu Hukum Unissula Prof Dr Anis Masdurohatun
mengakui cukup terkejut dengan disetujuinya UU Cipta Kerja 2020 di tengah situasi pandemi.
Menurutnya keputusan tersebut dinilai kurang tepat diambil di tengah suasana masyarakat yang
sedang mengalami beban berat. Kendati demikian dirinya juga tetap meminta hal ini tidak boleh
memunculkan celah yang bisa membuat perpecahan di tengah bangsa ini. Sikap tidak
sependapat dengan kebijakan pemerintah boleh saja ditunjukkan, tetapi, kata dia, harus berada
dalam koridor aturan hukum yang berlaku.

Dia pun meminta semua pihak menjauhi perilaku anarkis yang bisa membuat kerugian di tengah
masyarakat. Menurutnya, jika merasa undangundang ini dianggap tidak memenuhi aspirasi
rakyat hal paling elegan yang dapat ditempuh adalah membawanya ke mahkamah konstitusi.
Atau jika memungkinkan mendesak Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Berbagai hal ini merupakan saluran yang bisa
dipakai dalam menjawab banyak pertanyaan dalam pengesahan UUCK. Di sisi lain dirinya melihat
jika undang-undang sudah disahkan maka tidak bisa lagi ditunda kecuali harus diberlakukan
sebagai hukum positif ditengah publik.

Beralasan Jelas Sedangkan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Kelik
Endro Suryono mengungkapkan jucidial review ke MK harus mempunyai alasan yang jelas.
''Alasan jelas itu yakni tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selama tidak bertentangan dengan
UUD 1945, MK pasti akan menolaknya. Saya sendiri menilai sejauh pengamatan tidak ada yang
bertentangan dengan UUD 1945,'' tandas Kelik Ia mengatakan UU Cipta Kerja dari aspek yuridis
tidak mempunyai masalah. Pemerintah, menurutnya, tidak akan pernah membatalkan karena itu
memang kewenangannya. Melihat pernyataan Presiden Jokowi dan para menteri, ia yakin tidak
akan ada penundaan UU tersebut. Dosen Fakultas Hukum Monash University, Nadirsyah Hosen
232