Page 238 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Judul Presiden Jokowi Didesak Terbitkan Perppu Batalkan UU CK
Nama Media rri.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://rri.co.id/nasional/sigap/914562/presiden-jokowi-didesak-
terbitkan-perppu-batalkan-uu-ck
Jurnalis Syarif Hasan Salampessy
Tanggal 2020-10-18 00:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Kedua juga nyata telah terjadi penolakan
baik saat masih RUU maupun setelah pengesahan UU Cipta Kerja, yang semakin meluas dari
berbagai elemen masyarakat. Secara umum kami menilai bahwa UU Cipta Kerja hanya
mementingkan kelompok pengusaha dan merugikan rakyat

positive - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Beberapa catatan itu tentunya harus
menjadi perhatian Presiden, agar upaya pemulihan ekonomi khususnya di masa pandemi dapat
menjadi lebih prioritas

Ringkasan

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) meminta kebijaksanaan politik kepada
Presiden Joko Widodo untuk membatalkan UU Cipta Kerja (CK) yang telah disahkan oleh DPR
pada tanggal 5 Oktober yang lalu. ASPEK Indonesia menuntut Presiden untuk mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk membatalkan UU tersebut.

PRESIDEN JOKOWI DIDESAK TERBITKAN PERPPU BATALKAN UU CK

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) meminta kebijaksanaan politik kepada
Presiden Joko Widodo untuk membatalkan UU Cipta Kerja (CK) yang telah disahkan oleh DPR
pada tanggal 5 Oktober yang lalu. ASPEK Indonesia menuntut Presiden untuk mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk membatalkan UU tersebut.
Demikian disampaikan Mirah Sumirat, selaku Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangannya,
Sabtu (17/10/2020). Menurutnya ada beberapa hal yang patut untuk dipertimbangkan Presiden
terkait pentingnya Perppu tersebut. Pertama, pembahasan RUU CK tersebut sejak awal proses

237