Page 241 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Ringkasan

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko melihat banyak tokoh yang menolak Undang-
undang Cipta Kerja padahal belum memahami isinya sepenuhnya. Namun ia tidak menyebut
tokoh siapa yang dimaksud. Moeldoko menuturkan bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja
diarahkan untuk menghadapi kompetisi global. Ia juga mengatakan bahwa beleid ini bukan untuk
menyingkirkan tertentu.

MOELDOKO: BANYAK TOKOH MENOLAK OMNIBUS LAW TAPI BELUM MEMAHAMI
ISINYA

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko melihat banyak tokoh yang menolak Undang-
undang Cipta Kerja padahal belum memahami isinya sepenuhnya. Namun ia tidak menyebut
tokoh siapa yang dimaksud.

Moeldoko menuturkan bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja diarahkan untuk menghadapi
kompetisi global. Ia juga mengatakan bahwa beleid ini bukan untuk menyingkirkan tertentu.
"Kebijakan ini diarahkan untuk menghadapi kompetisi global. Saya lihat banyak tokoh yang
sesungguhnya belum memahami isi sepenuhnya, tapi keburu menolak. Padahal saat ini yang
dibutuhkan adalah sebuah persatuan," ujar Moeldoko dalam keterangan tertulis, Sabtu
(17/10/2020).

"Mereka menyampaikan keberatan isi substansi dari undang-undang yang mungkin itu konsep
sebelum disahkan. UU Cipta Kerja ini bukan untuk menyingkirkan pemikiran tertentu,"
tambahnya.

Moeldoko menuturkan banyak orang berpandangan UU Cipta Kerja ini merugikan. Padahal ini
untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya. "Kita mengupayakan ada jaminan
lebih baik tentang pekerjaan, jaminan pendapatan lebih baik, dan jaminan lebih baik bidang
sosial. Itu poin yang penting," jelasnya.

'Coba bayangkan, sampai saat ini ada 33 juta orang yang mendaftar menjadi peserta Kartu Pra
Kerja. Betapa besar kebutuhan lapangan kerja saat ini. Melalui UU Cipta Kerja ini, membuka
kesempatan yang luar biasa bagi pengusaha kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi,"
sambung dia.

Menurut Moeldoko perizinan yang tadinya panjang dan berbelit-belit kini hanya lewat satu pintu
saja. Karena itu ia meminta agar jangan buru-buru menolak UU Cipta Kerja.

'Mereka yang tadinya mengurus perizinan panjang dan berbelit, nanti cukup lewat satu pintu
saja. Sekali saja! Jadi jangan buru buru komplain berlebihan padahal belum memahami penuh,
isi dan substansi dari versi terakhir UU Cipta Kerja ini," pungkas dia.

(kha).

240