Page 410 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 410
DUKUNG OMNIBUS LAW, BANK DUNIA INGATKAN ATURAN PELAKSANA HARUS
KUAT
Bank Dunia mengingatkan bahwa penerapan yang konsisten menjadi penting dalam
pemberlakuan Undang-undang Cipta Kerja alias Omnibus Law. Di samping itu, lembaga
keuangan internasional itu juga menyebut beleid sapu jagad tersebut membutuhkan peraturan
pelaksanaan yang kuat.
"Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," dinukil dari laman
resmi Bank Dunia, worldbank.org, Jumat, 16 Oktober 2020. Di samping itu pelaksanaan beleid
itu juga membutuhkan upaya bersama dari pemerintah dan pemangku kepentingan lain.
Secara umum, Bank Dunia melihat Omnibus Law sebagai upaya reformasi besar-besaran untuk
menjadikan Indonesia lebih berdaya saing dan mendukung aspirasi jangka panjang bangsa
untuk menjadi masyarakat yang sejahtera.
"Ini dapat mendukung pemulihan ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan jangka panjang di
Indonesia," tulis Bank Dunia.
Menurut Bank Dunia, penghapusan pembatasan yang berat pada investasi menandakan bahwa
Indonesia terbuka untuk bisnis. Sehingga, beleid tersebut dinilai dapat membantu menarik
investor, menciptakan lapangan kerja dan membantu Indonesia memerangi kemiskinan.
"Bank Dunia berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam reformasi
ini, menuju pemulihan ekonomi dan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia,"
tulis Bank Dunia.
Di dalam negeri, Undang-undang Cipta Kerja masih sarat penolakan. Penolakan tersebut salah
satunya muncul dari kalangan buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said
Iqbal menegaskan tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja.
Dia menyampaikan ke depan aksi penolakan omnibus law oleh buruh akan semakin membesar
dan bergelombang. "Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Dengan demikian tidak
mungkin buruh menerima peraturan turunannya. Apalagi terlibat membahasnya," kata Said Iqbal
dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 Oktober 2020.
Ke depannya, ada empat langkah yang akan dilakukan buruh dalam menolak UU Cipta Kerja.
Pertama, akan mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah dan konstitusional, baik di
daerah maupun aksi secara nasional.
Kedua, mempersiapkan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan uji materiil. Ketiga, meminta
legislatif review ke DPR dan eksekutif review ke pemerintah. Keempat, melakukan sosialisasi
atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus lawUU Cipta Kerjakhususnya klaster
ketenagakerjaan olehburuh.
409
