Page 411 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Judul Polemik Upah Dalam UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah yang
Ditunggu
Nama Media aktual.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://aktual.com/polemik-upah-dalam-uu-cipta-kerja-dan-peraturan-
pemerintah-yang-ditunggu/
Jurnalis As'ad Syamsul Abidin
Tanggal 2020-10-16 16:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tidak adil, jika sektor otomotif seperti Toyota, Astra, dan
lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai UMK-
nya sama dengan perusahaan baju atau perusahaan kerupuk. Karena itulah di seluruh dunia ada
Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap
PDB negara

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai
salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.

neutral - Tadjuddin Nur Effendi (pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada) Untuk
menciptakan itu tidak bisa hanya begitu saja, tentunya harus kebijakan, salah satunya adalah
investasi

negative - Joko Widodo (akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM) Jadi yang demo itu
keliru, yang demo kebanyakan milenial, itu sesungguhnya untuk mereka

Ringkasan

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk warga negara Indonesia sudah dijamin
dalam Undang-Undang (UU) Dasar 1945, tepatnya di pasal 27 ayat 2.

Permasalahan masalah pekerjaan dan penghidupan yang layak ini kini menjadi salah satu isu
yang santer dibahas, baik ketika duduk berkumpul di rumah karena saat ini masih berlangsung
pandemi COVID-19 atau dalam bentuk perdebatan di media sosial. Semua itu karena Dewan
Perwakilan Rakyat telah menyetujui UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020.

410