Page 416 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 416
Judul Aktivitas Buruh Kasar di Tengah Polemik UU Cipta Kerja
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://finance.detik.com/foto-bisnis/5216332/aktivitas-buruh-kasar-di-
tengah-polemik-uu-cipta-kerja
Jurnalis Pradita Utama
Tanggal 2020-10-16 16:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Saat ini buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia sedang berjuang untuk membatalkan UU
Cipta Kerja atau Omnibus Law.
AKTIVITAS BURUH KASAR DI TENGAH POLEMIK UU CIPTA KERJA
Saat ini buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia sedang berjuang untuk membatalkan UU
Cipta Kerja atau Omnibus Law. Saat ini seluruh buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia
sedang berjuang untuk membatalkan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Menurut para buruh,
UU Cipta Kerja ini nantinya akan merugikan mereka karena beberapa peraturan yang merugikan
para pekerja.
Beberapa pasal yang merugikan para pekerja di undang-undang ini adalah soal upah, jam kerja,
berkurangnya waktu libur , serta diduga akan menguntungkan pihak asing yang akan bekerja di
Indonesia.
Sebagian besar peraturan yang diubah dalam RUU ini banyak berbicara mengenai efisiensi dan
peningkatan produktivitas tenaga kerja, tetapi RUU ini justru tidak mengubah atau membuat
peraturan baru yang berkaitan dengan pelatihan kerja atau peningkatan kompetensi pekerja.
Padahal, berbicara mengenai penciptaan lapangan kerja seharusnya justru berkaitan erat dengan
upaya untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja.
Alih-alih perlindungan pekerja, RUU Cipta Kerja justru berpotensi membuat pasal
ketenagakerjaan kembali terpinggirkan, tergerus oleh kebutuhan investasi dan ekonomi.
Padahal, dalam hubungan industrial Pancasila, perlindungan pekerja merupakan bentuk
tanggung jawab pemerintah.
Saat ini kesejahteraan para kaum buruh di Indonesia masih sangat jauh dari kata sejahtera.
Ditambah lagi dengan UU Cipta kerja yang semakin merugikan masyarakat. Dan jika tidak ada
tindakan dari pemerintah, maka akan terus terjadi unjuk rasa terhadap UU Cilaka ini.
415
