Page 421 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 421
PENGAMAT SOAL UPAH TAK NAIK DI 2021: JALAN TENGAH ERA CORONA
Jelang akhir tahun, nasib Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2021 mendatang mulai
diperbincangkan. Namun, sejumlah pengamat ekonomi menilai UMP tidak naik atau tetap pada
2021 mendatang merupakan jalan tengah, bagi pengusaha maupun buruh/pekerja di tengah
pandemi covid-19. Ekonom CORE Indonesia Akhmad Akbar Susamto mengatakan Peraturan
Pemerintah (PP) 78 tahun 2015 tentang Pengupahan mengatur jika kenaikan UMP dihitung
berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, pandemi covid-19 mempengaruhi kedua indikator tersebut. Bahkan, pertumbuhan
ekonomi dipastikan mengalami kontraksi tahun ini karena pandemi covid-19. Ia menuturkan jika
secara kaku mengikuti rumus inflasi dan pertumbuhan ekonomi, maka UMP dan UMK bisa turun.
Namun, PP tentang Pengupahan tidak mengatur jika pertumbuhan ekonomi negatif.
"Jadi, pertumbuhan UMP dan UMK nol, menurut saya merupakan jalan tengah yang baik,"
katanya kepadaCNNIndonesia.com, Jumat (16/10).
Namun, ia menilai pemerintah harus memberikan subsidi kepada pekerja untuk meringankan
beban ekonomi mereka lantaran UMP dan UMK tidak naik di tahun depan. Sebab, pandemi covid-
19 membuat pekerja mengalami kesulitan finansial.
Akhmad mendorong pemerintah melanjutkan program pemberian subsidi tahun ini, misalnya
bantuan subsidi gaji/upah bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta.
Namun, pemerintah juga harus mempertimbangkan golongan pekerja di sektor informal yang
jumlahnya banyak dan tidak lepas dari dampak pandemi covid-19.
"Memang itu belum cukup, karena banyak juga pekerja yang bekerja di sektor informal dan
bukan merupakan anggota BPJS Ketenagakerjaan," terang dia.
Senada, Ekonom Indef Enny Sri Hartati mengatakan besar kemungkinan UMP tidak akan naik
tahun depan. "Jadi, memang tak ada alasan untuk menaikkan UMP tahun depan," katanya.
Bahkan, jika mengacu pada kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi ia menyebut pengusaha
bisa menuntut penurunan UMP. Sebab, pandemi covid-19 mempengaruhi kedua indikator
tersebut.
Oleh sebab itu, ia menilai untuk meringankan beban pekerja terdampak pandemi tahun depan,
maka pemerintah harus hadir. Sebab, besar kemungkinan UMP tidak naik pada 2021, sementara
beban ekonomi pekerja akibat covid-19 masih berat.
"Pemerintah harus kompensasi dengan subsidi, perlindungan sosial, menjaga harga barang
pokok tidak naik, turunkan tarif listrik melalui subsidi, kan pemerintah diberikan diskresi melalui
anggaran," jelasnya.
Untuk diketahui, pemerintah menaikkan UMP pada 2020 sebesar 8,51 persen. Penetapan
kenaikan UMP tertuang dalam surat Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 tentang Penyampaian
Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto.
Dalam surat tertanggal 15 Oktober lalu, dijelaskan berdasarkan data BPS hingga 2 Oktober,
inflasi nasional sebesar 3,39 persen. Sementara itu, untuk pertumbuhan ekonomi berada di level
5,12 persen.
"Dengan demikian, kenaikan UMP dan atau UMK 2020 berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan
ekonomi nasional sebesar 8,51 persen," kata menteri ketenagakerjaan yang menjabat saat itu,
Hanif Dhakiri. (ulf/bir).
420
