Page 425 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 425
negative - Dita Indah Sari (Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan) Supaya tidak timbul salah
paham lagi, nanti menganggap pemerintah tidak akomodatif padahal teman-teman menolak
dialog.
Ringkasan
Empat dari tujuh organisasi buruhyang terlibat dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja
akan melayangkan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia mencatat setidaknya ada 12 pasal
dalam klaster ketenagakerjaan yang dianggap merugikan buruh. Belasan pasal itu mencakup
soal pesangon, sistem kontrak dan alih daya, serta pengupahan.
Menanggapi hal itu, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan siap digugat dan bakal menerima
apapun putusan MK. Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari, mengatakan
pihaknya akan menjalankan apapun keputusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review yang
dilayangkan sejumlah organisasi buruh. Ia mengeklaim, pasal-pasal yang tertuang dalam UU
Cipta Kerja merupakan "titik kompromi paling maksimal" yang bisa diupayakan kementerian.
BURUH SIAP UJI UU CIPTAKER, KEMENAKER: SILAKAN, TAPI INILAH TITIK
KOMPROMI
Empat dari tujuh organisasi buruhyang terlibat dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja
akan melayangkan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia
mencatat setidaknya ada 12 pasal dalam klaster ketenagakerjaan yang dianggap merugikan
buruh.
Belasan pasal itu mencakup soal pesangon, sistem kontrak dan alih daya, serta pengupahan.
Menanggapi hal itu, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan siap digugat dan bakal menerima
apapun putusan MK.
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Elly Rosita Silaban mengatakan segera
mendaftarkan gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi begitu
undang-undang itu ditandatangani presiden dan dinomorkan.
Dari Undang-Undang berjumlah 812 halaman itu, katanya, setidaknya ada 12 pasal bermasalah
yang mengatur tentang pesangon, sistem kontrak, pekerja alih daya, dan pengupahan.
"Kami sudah dapat dokumen yang 812 halaman dan kami optimis menang. Sudah kita pelajari
dan tinggal menunggu nomor di-undangkan," ujar Elly Rosita Silaban kepada Quin Pasaribu yang
melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (15/10).
Juru bicara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Kahar S. Cahyo mengatakan dalam Pasal 59
soal pekerja untuk waktu tertentu atau kontrak, tidak mengatur batasan berapa lama.
Padahal jika merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja bisa dikontrak paling lama
dua tahun dan diperpanjang satu tahun.
Tujuan adanya pembatasan itu, menurut Kahar, agar ada kepastian jangka waktu pekerjaan dan
meningkatkan kesejahteraan buruh.
424
