Page 424 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 424
Judul Buruh Siap Uji UU Ciptaker, Kemenaker: Silakan, Tapi Inilah Titik
Kompromi
Nama Media suara.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.suara.com/news/2020/10/16/145903/buruh-siap-uji-uu-
ciptaker-kemenaker-silakan-tapi-inilah-titik-kompromi
Jurnalis Siswanto
Tanggal 2020-10-16 14:59:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Elly Rosita Silaban (Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) Kami sudah
dapat dokumen yang 812 halaman dan kami optimis menang. Sudah kita pelajari dan tinggal
menunggu nomor di-undangkan
negative - Kahar S. Cahyo (Juru bicara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Pasal di UU
Ketenagakerjaan itu hilang, kalau begitu dampaknya karyawan bisa dikontrak berulang-ulang
seumur hidup
positive - Elly Rosita Silaban (Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) Dampaknya
pekerja alih daya dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang
berhubungan dengan proses produksi. Ini yang kami kritisi sehingga nantinya tidak ada
tanggung jawab perusahaan pemberi kerja
neutral - Elly Rosita Silaban (Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) Upah
sektoral itu kita ingin tetap ada, karena itulah yang membedakan pekerja yang di perusahaan
risiko tinggi dan rendah
negative - Bivitri Susanti (Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia
Jentera) Ada dua fraksi yang tidak setuju saja itu sudah cacat prosedural. Ada perubahan draf
sampai dikirim ke presiden, itu bisa jadi dasar uji formil
negative - Bivitri Susanti (Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia
Jentera) Dengan adanya Undang-Undang MK ini bisa menurunkan daya kritis hakim. Tapi
peluang menang atau kalah, faktornya banyak. Apakah pembuktian baik atau tidak, apakah ahli
yang dihadirkan bisa meyakinkan hakim atau tidak,
positive - Dita Indah Sari (Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan) Yah kita akan sesuaikan.
MK sebagai pengambil keputusan tertinggi kalau bilang batalkan atau ubah, kita lakukan
negative - Dita Indah Sari (Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan) Supaya tidak timbul salah
paham lagi, nanti menganggap pemerintah tidak akomodatif padahal teman-teman menolak
dialog
423