Page 427 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 427
"Misalnya pasal mengenai pesangon melanggar hak untuk penghidupan yang layak seperti di
pasal 27 UUD 1945. Dalam uji materil pula, katanya, hakim MK akan meneliti dalil pemohon,
keterangan saksi ahli, dan pembuktian di persidangan.
Namun demikian, hakim bisa memutus uji materil itu tanpa perlu menghadirkan saksi ahli atau
pembuktian sehingga persidangan tidak memakan waktu lama.
Sedangkan uji formil mendasarkan gugatan pada proses legislasi yang melanggar pasal 20 UUD
1945 di mana pembentukan undang-undang harus partisipatif.
Menurut Bivitri, jika melihat proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja, maka bisa dipastikan
tidak cukup partisipatif dan terburu-buru dalam proses pembahasan.
"Ada dua fraksi yang tidak setuju saja itu sudah cacat prosedural. Ada perubahan draf sampai
dikirim ke presiden, itu bisa jadi dasar uji formil. Hanya saja Bivitri menyimpan sedikit keraguan
pada hakim konstitusi dalam memutus perkara ini setelah disahkan Undang-Undang MK yang
baru di mana hakim bisa menjabat sampai 15 tahun.
"Dengan adanya Undang-Undang MK ini bisa menurunkan daya kritis hakim. Tapi peluang
menang atau kalah, faktornya banyak. Apakah pembuktian baik atau tidak, apakah ahli yang
dihadirkan bisa meyakinkan hakim atau tidak," jelasnya.
Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari, mengatakan pihaknya akan
menjalankan apapun keputusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review yang dilayangkan
sejumlah organisasi buruh.
Ia mengeklaim, pasal-pasal yang tertuang dalam UU Cipta Kerja merupakan "titik kompromi
paling maksimal" yang bisa diupayakan kementerian.
"Yah kita akan sesuaikan. MK sebagai pengambil keputusan tertinggi kalau bilang batalkan atau
ubah, kita lakukan," ujar Dita Indah Sari kepada BBC News Indonesia, Kamis (15/10) lewat
sambungan telepon.
Kendati demikian, ia meminta tujuh organisasi buruh yang terlibat dalam pembahasan RUU Cipta
Kerja agar tetap ikut serta dalam pembahasan dan perumusan Rancangan Peraturan
Pemerintah.
Aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, katanya akan ada empat hal di antaranya
mengenai pengupahan, penyelenggaraan hubungan ketenagakerjaan, dan tenaga kerja asing.
"Proses pembahasan PP jangan diabaikan, justru nanti akan menimbulkan masalah baru karena
tidak terinformasikan perkembangannya. Jadi silakan ke MK, tapi dialog pembuatan PP dijalani
juga.""Supaya tidak timbul salah paham lagi, nanti menganggap pemerintah tidak akomodatif
padahal teman-teman menolak dialog."Empat PP itu, kata dia, ditargetkan rampung pada pekan
pertama November mendatang. Sejumlah kalangan mulai dari akademisi, organisasi buruh,
pakar, akan diundang.
Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna 5 Oktober
lalu telah diserahkan ke Presiden Jokowi pada Rabu (14/10) untuk kemudian di-nomorkan agar
sah sebagai undang-undang yang berlaku.
Saat pembahasan, UU Cipta Kerja mendapat banyak penolakan dari kelompok buruh, akademisi,
dan pegiat lingkungan karena dinilai merugikan pekerja dan merusak lingkungan.
Tapi Presiden Jokowi menepis sangkaan itu dan menyatakan undang-undang ini mendorong
tumbuhnya investasi dan menyediakan lapangan kerja.
426
