Page 426 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

"Pasal di UU Ketenagakerjaan itu hilang, kalau begitu dampaknya karyawan bisa dikontrak
berulang-ulang seumur hidup," kata Kahar kepada BBC News Indonesia saat dihubungi lewat
telepon, Kamis (15/10).

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Elly Rosita Silaban menjelaskan Pasal 66
dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak jelas menerangkan jenis pekerjaan yang bisa diserahkan
kepada perusahaan alih daya.

Sementara di Undang-Undang Ketenagakerjaan, setidaknya ada lima jenis pekerjaan yang bisa
dialih dayakan seperti sopir, petugas kebersihan, sekuriti, katering, dan jasa migas
pertambangan.

"Dampaknya pekerja alih daya dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan pokok atau
kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi. Ini yang kami kritisi sehingga nantinya
tidak ada tanggung jawab perusahaan pemberi kerja," imbuh Elly Rosita.

Pasal 88C dan 88D yang mengatur tentang upah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kata Elly,
menghilangkan aturan mengenai penetapan Upah Minimum Sektoral.

Sementara penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten bisa dilakukan dengan syarat.

"Upah sektoral itu kita ingin tetap ada, karena itulah yang membedakan pekerja yang di
perusahaan risiko tinggi dan rendah," kata Elly.

"Lalu gubernur dapat menetapkan UMK dengan syarat tertentu. Itu artinya tidak mengikat atau
bisa tidak dilakukan. Ini yang kita kalau kita tidak teliti bisa terkecoh."Formula pengupahan juga
menurutnya, merugikan lantaran komponen hitungannya hanya satu saja antara pertumbuhan
ekonomi atau inflasi. Sementara di Undang-Undang Ketenagakerjaan, dua komponen itu masuk
dalam menghitung besaran upah.
Pasal 156 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur tentang pesangon menghilangkan frasa
"paling sedikit". Sehingga perusahaan, kata Elly, bisa mengurangi besaran pesangon yang
semestinya diterima buruh.

"Perubahan ini mengandung makna buruh tidak lagi mendapat hak pesangon melebihi dari apa
yang diatur pada pasal 156."Selain itu, ia juga mencatat, dihapusnya pasal 162 sampai 167
mengakibatkan buruh yang dianggap melakukan pelanggaran tanpa ada peringatan oleh
perusahaan, bisa diberhentikan tanpa mendapat pesangon.
Persoalan lain, pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapat uang penggantian hak. Pun,
pekerja yang diberhentikan akibat merger tidak mendapat pesangon dua kali upah tapi hanya
satu kali.

"Kemudian pekerja yang di PHK akibat adanya efisiensi tidak lagi mendapat pesangon dua kali
ketentuan, tapi hanya satu kali. Yang meninggal juga tidak mendapat ketentuan dua kali upah,
tapi satu kali. Pekerja pensiun juga tidak mendapat 32 kali upah, tapi hanya 25 kali upah.
Bahkan, buruh yang perusahaan pailit tidak mendapat pesangon. UU MK yang baru bisa
menurunkan daya kritis hakim konstitusi Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum
Indonesia Jentera Bivitri Susanti mengatakan permohonan judicial review ke Mahkamah
Konstitusi ada dua jenis yakni formil dan materil.

Kalau uji materil, maka organisasi buruh harus menguraikan sejumlah pasal yang dinilai
bermasalah itu kemudian mendalilkannya pada pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar
1945.

425