Page 418 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 418
Ringkasan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia berharap adanya Undang-
Undang Cipta Kerja (UU CK) membuat lulusan perguruan tinggi tidak hanya memilih menjadi
karyawan atau pekerja, namun bisa menjadi pengusaha untuk membantu pemerintah dalam
menciptakan lapangan pekerjaan. Menurut dia, minimnya minat lulusan perguruan tinggi yang
memilih menjadi pengusaha di antaranya pengurusan perizinan usaha yang berbelit-belit.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyampaikan
tentang tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain
di ASEAN. Adanya UU CK diharapkan akan terus mendorong peningkatan produktivitas melalui
berbagai pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Saat ini tercatat sekitar 56,6% pengangguran
terbuka berumur 15 hingga 24 tahun. Sementara itu untuk pekerja tidak penuh, kelompok umur
55 tahun ke atas mengisi 29% porsi dalam pekerja paruh waktu dan kelompok umur 25-34 tahun
mengisi 26% dari seluruh pekerja setengah penganggur.
UU CIPTA KERJA PERMUDAH IJIN USAHA, BAHLIL: SEMUANYA ELEKTRONIK, 3 JAM
BERES!
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia berharap adanya Undang-
Undang Cipta Kerja (UU CK) membuat lulusan perguruan tinggi tidak hanya memilih menjadi
karyawan atau pekerja, namun bisa menjadi pengusaha untuk membantu pemerintah dalam
menciptakan lapangan pekerjaan. Menurut dia, minimnya minat lulusan perguruan tinggi yang
memilih menjadi pengusaha di antaranya pengurusan perizinan usaha yang berbelit-belit.
"Undang-undang ini menjamin adek-adek setelah lulus kuliah menjadi pengusaha, dengan
kemudahan yang ada pada undang-undang ini. UMK (Usaha Mikro dan Kecil) hanya perlu NIB
(Nomor Induk Berusaha). Semuanya elektronik lewat OSS (Online Single Submission), 3 jam
beres," kata Bahlil dalam keterangan resminya, Jumat (16/10/2020).
Pernyataan bahlil tersebut disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) yang
diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia (PPI Dunia) secara daring Rabu
malam (14/10).
Acara yang dihadiri oleh PPI di 60 negara seluruh dunia ini bertujuan untuk mendapatkan
masukan secara akademis terkait isu RUU CK yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) pada tanggal 5 Oktober lalu.
Dalam acara itu, Bahlil menjelaskan bahwa UU CK ini dilatarbelakangi kondisi objektif bangsa
Indonesia. Tenaga kerja yang ada saat ini sekitar 7 juta, mulai dari Aceh sampai Papua yang
sedang mencari lapangan pekerjaan. Sedangkan angkatan kerja per tahun sekitar 2,9 juta.
Belum lagi kondisi pandemi Covid-19 yang memberikan dampak bagi pekerja. Data Kementerian
Ketenagakerjaan menunjukkan 3,5 juta tenaga kerja terkena PHK, di sisi lain Kadin mencatat
sekitar 5 juta orang yang terkena PHK. Dengan data demikian, maka total lapangan pekerjaan
yang perlu disiapkan oleh pemerintah sekitar 15 juta.
"Untuk memberikan solusi bagi 15 juta pencari pekerjaan ini, maka negara harus menciptakan
lapangan pekerjaan. Namun tidak mungkin seluruhnya akan terserap lewat penerimaan PNS
(Pegawai Negeri Sipil), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), TNI maupun Polri. Oleh karena itu
timbul satu konsep dasar bahwa untuk menciptakan lapangan pekerjaan tersebut harus melalui
sektor swasta. Instrumen sektor swasta inilah yang dimaksud dengan investasi, karena investasi
ini yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan," jelas Bahlil.
417
