Page 413 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 413
ditetapkan oleh perundang-undangan dan jika lebih rendah maka batal demi hukum. Selain itu
terdapat pula ayat yang mengatur soal sanksi jika ada kelalaian pemberian upah.
Satu hal yang lain yang berbeda dengan UU Ketenagakerjaan, di dalam Pasal 88A Cipta Kerja
dinyatakan upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil, yang mana bisa
berarti jam, hari, pekan dan bulan atau berdasarkan hasil dari pekerjaan.
Menjawab kekhawatiran buruh, Pasal 88C menegaskan bahwa gubernur wajib menetapkan UMP
dan dapat menetapkan UMK dengan syarat tertentu. Upah minimum sendiri ditetapkan
berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan Syarat tertentu untuk UMK termasuk melihat
pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi daerah tersebut. UMK sendiri harus lebih tinggi dari
UMP.
Ketentuan lebih lanjut, mengenai penetapan upah minimum akan diatur lebih rinci pada PP.
Dengan keberadaan pasal-pasal baru itu, maka UU Cipta Kerja menghapuskan Pasal 89 dan 90
yang berada di UU Ketenagakerjaan.
Namun, dalam pemberian upah minimum UU Cipta Kerja memberikan pengecualian bagi Usaha
Mikro dan Kecil yang terdapat di dalam pasal 90B. Dalam sektor tersebut upah ditetapkan bukan
berdasarkan ketetapan provinsi tapi berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja di
suatu perusahaan.
Tapi, upah di sektor itu sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi
masyarakat berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
Ketentuan lebih lanjut tentang pengupahan sektor Usaha Mikro dan Kecil kembali diatur dalam
PP.
Perangkap pendapatan menegah Melihat fakta tersebut, terlihat bahwa upah minimum masih
ada baik yang berada di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Meski kekhawatiran
buruh soal UMSK belum terjawab sepenuhnya dalam draft 812 halaman UU Cipta Kerja yang
sudah diserahkan Sekjen DPR Indra Iskandar ke Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada 14
Oktober 2020.
Namun, satu yang selalu ditegaskan baik oleh Menaker Ida Fauziyah maupun Presiden Joko
Widodo dalam pernyataan resmi mereka, UU Cipta Kerja dimaksudkan untuk melepaskan
Indonesia dari middle income trap atau perangkap pendapatan menengah.
Perangkap pendapatan menengah sendiri adalah suatu kondisi ketika suatu negara berhasil
mencapai tingkat pendapatan menengah, tapi tidak bisa keluar dari keadaan itu untuk menjadi
negara maju.
Perangkap itu bisa terjadi adalah salah satunya karena ketidakmampuan bersaing dengan
negara-negara yang memiliki produktivitas tinggi dan inovasi.
Jika hal itu terus terjadi maka ada potensi lapangan pekerjaan akan pindah ke negara-negara
lain yang dirasa lebih kompetitif, padahal di Indonesia setiap tahun bisa bertambah 2,9 juta
penduduk usia kerja baru yang masuk ke pasar kerja.
Tidak hanya itu, terdapat juga permasalahan kualitas pekerja dengan pekerja Indonesia masih
didominasi dengan tingkat pendidikan SMA ke bawah. Sekitar 56 persen pekerja Indonesia
bergerak di sektor informal dan pekerja usia 15-24 tahun lulusan SMA/SMK jadi penyumbang
terbesar pengangguran.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2020 menunjukkan dari 137,91 juta orang
angkatan kerja saat ini, 52,34 juta orang memiliki pendidikan SD, 24,75 juta orang juta lulusan
412
