Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 94

Paragraf 4

              Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

              Versi 1. 035 halaman

              Pasal 10

              (1) Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
              7 ayat (7) huruf c berupa pemberian:

              a. nomor induk berusaha; dan

              b. izin

              (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan pemerintah pusat
              untuk  pelaksanaan  kegiatan  usaha  yang  wajib  dipenuhi  oleh  pelaku  usaha  sebelum
              melaksanakan kegiatan usahanya

              (3) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar
              produk, pemerintah pusat menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk
              berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.
              Versi 812 halaman

              Paragraf 4

              Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi Pasal 10

              (1) Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
              7 ayat (7) huruf c berupa pemberian;

              a. nomor izin induk berusaha; dan

              b. izin

              (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan pemerintah pusat
              atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku
              usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

              (3) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar
              produk, pemerintah pusat atau pemerintah daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan
              sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

              Pasal 292A

              (1) Dalam hal penyederhanaan perizinan dan pelaksanaan perizinan berusaha oleh pemerintah
              daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  UU  ini  menyebabkan  berkurangnya  pendapatan  asil
              daerah  yang  mengakibatkan  terganggunya  pelayanan  oleh  pemerintah  daerah,  pemerintah
              pusat memberikan dukungan anggaran dalam rangka pelayanan pemerintah daerah tersebut.

              (2)  Pemberian  anggaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dengan  Peraturan
              Pemerintah.







                                                           93
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99