Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Memberikan pengecualian untuk sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang sifat/ kondisinya
perlu waktu kerja khusus (ekonomi digital, pertambangan dll)
Waktu kerja lembur tidak boleh melebihi 4 jam dalam 1 han dan 18 jam dalam 1 minggu,
pengusaha wajib membayar upah kerja lembur.

. Tetap mengatur hubungan kerja dalam alih daya. Perlindungan pekerja, upah dan
kesejahteraan menjadi tanggung jasvab perusahaan alih daya

. Apabila terjadi pengalihan pekerjaan dan perusahaan alih daya, maka masa kerja tetap dihitung
dan pengalihan perlindungan hak-hak pekerja harus dipersyaratkan dalam perjanjian kerja

. Perusahaan alih daya berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang
diterbitkan oleh Pemerintah Pusat

Pengusaha wajib memben waktu istirahat dan cuti bagi pekerja/buruh.

Pengaturan waktu istirahat dan cuti sesuai ketentuan UU 13/2003 Ketenagakerjaan
Kesempatan untuk melaksanakan ibadah, istirahat masa haid, melahirkan dan menyusui, tetap
sesuai ketentuan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

Upah Minimum

Upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan kelayakan hidup pekerja, dan
mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi daerah

Upah Minimum Provinsi (UMPJ WAJIB ditetapkan oleh Gubernur

* Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) TETAP ADA
* Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi, dilarang mengurangi atau menurunkan
upah

Pemerintah ingin memastikan bahwa pesangon menjadi hak dan diterima oleh pekerja/ buruh

Kompensasi PHK menjadi 25 kali, dengan pembagian 19 kali ditanggung Pemberi Kerja dan 6
kali melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh Pemerintah melalui
BPJS Ketenagakerjaan

JKP adalah skema baru terkait jaminan sosial ketenagakerjaan, yang tidak mengurangi manfaat
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua PHT). dan Jaminan
Pensiun (JP)
JKP tidak menambah beban bagi pekerja/buruh maupun pengusaha. Manfaat Program JKP
berupa cash benefit (uang tunai), pelatihan kerja dan akses informasi pasar kerja.

88