Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Judul ATURAN TURUNAN WAJIB DIKAWAL
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg11
Jurnalis Jaffry Prabu Prakoso
Tanggal 2020-10-19 04:01:00
Ukuran 381x291mmk
Warna Warna
AD Value Rp 293. 370. 000

News Value Rp 880. 110. 000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Robert Na Endi Jawen (Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi
Daerah (KPPOD)) PP (peraturan pemerintah) itu harus terjaga dalam semangat untuk
memastikan bahwa urusan-urusan itu tetap terbagi. Kari Indonesia itu kompleks sekali. Harus
dikerjakan bersama antara pusat, provinsi, dan kebupaten/ kota

neutral - Robert Na Endi Jawen (Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi
Daerah (KPPOD)) Jadi pemerintah daerah punya kewenangan yang besar seperti apa
pembangunan kewilayahan di daerahnya
positive - Abdullah Azwar Anas (Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
(Apkasi)) Untuk itu, Apkasi meminta kepada pemerintah agar memperhatikan aspirasi
pemerintah kabupaten dan melibatkan Apkasi secara proporsional dalam penyusunan peraturan
pelaksana UU Cipta Kerja tersebut
neutral - Abdullah Azwar Anas (Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
(Apkasi)) Di mana pemberian kewenangan kepada daerah bertujuan memberdayakan daerah
dan mengurangi beban pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan
memberdayakan masyarakat

negative - Enny Sri Hartati (Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance
(Indef)) Selama ini yang kami khawatirkan yang terkait dengan ekstraktif (pengambilan
kekayaan alam). Kalau pemda sudah tidak ada lagi, by pass sekali

Ringkasan

Penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja perlu dikawal untuk menjamin tidak
adanya pengambilalihan tugas dari pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Hal yang perlu
dikawal terutama yang terkait dengan perizinan serta penentuan tarif pajak dan retribusi daerah.
Pasalnya, perihal disunatnya fungsi daerah sempat timbul tenggelam dalam beberapa versi draf
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Kemungkinan mengenai terpangkasnya peran pemerintah
daerah dalam mendukung program investasi masih cukup beralasan sampai pemerintah pusat
merilis aturan turunan.

90