Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

"Untuk itu, Apkasi meminta kepada pemerintah agar memperhatikan aspirasi pemerintah
kabupaten dan melibatkan Apkasi secara proporsional dalam penyusunan peraturan pelaksana
UU Cipta Kerja tersebut," jelasnya.

KOMUNIKASI PRODUKTIF

Dia menambahkan polemik yang selama ini muncul disebabkan tidak adanya komunikasi yang
produktif antara pemerintah pusat dan daerah.

Oleh karena itu, Anas meminta pemerintah pusat juga berunding bersama dengan pemerintah
daerah terkait dengan penyusunan aturan turunan.

Dia berpendapat selama ini setiap ada perubahan UU tentang pemerintahan daerah atau UU
sektoral yang kontennya betkenaan dengan kewenangan daerah, diikuti dengan penarikan atau
pengalihan kewenangan dari daerah oleh pemerintah pusat.
Apkasi mencatat proses resentralisasi kewenangan dimulai sejak pergantian UU No. 22/1999
menjadi UU No. 32/2004, dan peigantian UU No. 32/2004 menjadi UU No. 23/2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Menurutnya, hal itu tidak sejalan dengan komitmen reformasi pemerintahan daerah pada 1998
silam. "Di mana pemberian kewenangan kepada daerah bertujuan memberdayakan daerah dan
mengurangi beban pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan
memberdayakan masyarakat," kata dia.
Di sisi lain, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri
Hartati menjelaskan bahwa omnibus law disusun untuk mendorong produktivitas sektor
manufaktur.

Jika sektor manufaktur mampu bersaing, dia menegaskan serapan tenaga kerja juga bakal
meningkat. Hal inilah yang menjadi semangat utama pemerintah dalam menyusun omnibus law.

Regulasi sapu jagat itu pun memiliki konsekuensi yang cukup besar, yakni terpangkasnya
kewenangan daerah. Namun, Enny menilai perpindahan kewenangan daerah ke pusat untuk
sektor manufaktur tidak terlalu berisiko.

Alasannya, fungsi dan wewengan daerah untuk proses perizinan dan pengoperasian bisnis
manufaktur tidak terlalu besar. "Selama ini yang kami khawatirkan yang terkait dengan ekstraktif
(pengambilan kekayaan alam). Kalau pemda sudah tidak ada lagi, by pass sekali," jelasnya. 0

"PP [peraturan pemerintah] itu harus terjaga dalam semangat untuk memastikan bahwa urusan-
urusan itu tetap terbagi. Kan Indonesia itu kompleks sekali. Harus dikerjakan bersama antara
pusat, provinsi, dan kebupaten/kota.

RUANG BAGI DAERAH

Setelah menerima penolakan, pemerintah pusat akhirnya memberikan ruang bagi pemerintah
daerah dalam penentuan perizinan investasi dl UU Cipta Kerja yang penuh dengan polemik.

Seberapa besar porsi daerah dalam mengendalikan perizinan? Masih adakah kewenangan
pemerintah daerah yang dipangkas?

Bagaimana konsekuensinya bagi pemerintah daerah?

Sumber

Draf UU Cipta Kerla. BISNIS/TRI UTOMO

92