Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

ATURAN TURUNAN WAJIB DIKAWAL

Penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja perlu dikawal untuk menjamin tidak
adanya pengambilalihan tugas dari pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Hal yang perlu
dikawal terutama yang terkait dengan perizinan serta penentuan tarif pajak dan retribusi daerah.

Pasalnya, perihal disunatnya fungsi daerah sempat timbul tenggelam dalam beberapa versi draf
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Kemungkinan mengenai terpangkasnya peran pemerintah
daerah dalam mendukung program investasi masih cukup beralasan sampai pemerintah pusat
merilis aturan turunan.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi
Jawen mengatakan bahwa pengawalan ini wajib dilakukan untuk meminimalkan adanya
multitafsir aturan yang memang sering terjadi selama ini.

Menurutnya, ada dua jenis peraturan turunan yang patut dipantau. Pertama, soal siapa pihak
yang memiliki kewenangan tertentu. Menurutnya, hal itu perlu diperinci sampai pada porsi tugas
yang dijalankan oleh pemerintah daerah atau kementerian/lembaga (K/L) teknis.

Kedua terkait dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Apabila pembagian pada
poin pertama sudah jelas, NSPK perlu terstandar secara nasional. Dengan demikian, tidak ada
lagi perbedaan antara daerah satu dan lainnya. "PP [peraturan pemerintah) itu harus terjaga
dalam semangat untuk memastikan bahwa urusan-urusan itu tetap terbagi. Kari Indonesia itu
kompleks sekali.

Harus dikerjakan bersama antara pusat, provinsi, dan kebupaten/ kota," jelasnya kepada Bisnis,
Minggu (18/10).

Selama ini, menurutnya, perdebatan terjadi disebabkan oleh minimnya sosialisasi yang dilakukan
oleh pemerintah pusat, sehingga menimbulkan kegaduhan di tingkat bawah.

Dia mencontohkan terkait dengan kesesuaian peruntukan lokasi yang sebelumnya disebut izin
lokasi. Persetujuan tersebut sangat penting karena menyangkut rencana detail tata ruang
(RDTR) yang disusun oleh daerah.

Adapun, UU Cipta Kerja mengamanatkan izin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Namun, apabila dibaca secara rinci, pemerintah pusat memberikan restu sesuai dengan RDTR
yang dibuat oleh daerah. "Jadi pemerintah daerah punya kewenangan yang besar seperti apa
pembangunan kewilayahan di daerahnya," kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah
Azwar Anas menuturkan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja memberikan legalitas kepada
pemerintah pusat untuk dapat melakukan intervensi atas kebijakan pajak dan retribusi daerah
demi mendukung kemudahan iklim investasi.

Namun, dia berharap intervensi pusat hendaknya didahului dengan evaluasi dan pengawasan
preventif atas rancangan peraturan daerah terkait dengan pajak dan retribusi sebagai bagian
dari tugas pembinaan serta pengawasan oleh pemerintah pusat.

Bila penghapusan kewenangan berdampak pada pengurangan penerimaan daerah, Apkasi
meminta agar hal tersebut dapat dikompensasi melalui subsidi pemerintah pusat.

Anas melihat pelaksanaan UU Cipta Kerja perlu didukung oleh 34 aturan turunan atau teknis
berbentuk PP dan lima peraturan presiden baru.

91