Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Bonus demografi akan membebani ekonomi, semakin terjebak dalam Middle Income Trap

VIU

Keterlibatan Publik Dalam Penyusunan RUU Cipta Kerja

* Proses penyusunan RUU CK melibatkan partisipasi publik (Serikat Pekerja. Pengusaha).
KementeriarV Lembaga. Praktisi, Akademisi dan Lembaga lain

* Rumusan klaster Ketenagakerjaan di RUU CK merupakan intisari hasil kajian ahli, pembahasan
FCD. dan hasil rembug Tripartit (Pemerintah. Pekerja dan Pengusaha)

* Pembahasan Panja di Baleg lebih dari 60 kali, dilakukan terbuka dan disiarkan secara live di
TV Parlemen, melibatkan Pemerintah. DPR RI, DPD RI dan Stakehoider terkait

* Panja di Baleg DPR RI telah melakukan beberapa kali RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum)
mengundang para Ahli. Praktisi. Akademisi. Organisasi Nasional/ Internasional untuk masukan
RUU CK
Prinsip Umum klaster Ketenagakerjaan

* Bertujuan untuk penguatan perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja/buruh
* Penyusunan ketentuan klaster ketenagakerjaan memperhatikan hasil putusan Mahkamah
Konstitusi atas uji maten UU 13/2003.

* Ketentuan mengenai sanksi ketenagakerjaan dikembalikan kepada UU 13/2003.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang akan selesai dalam waktu tertentu,
dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

* Apabila PKWT berakhir, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja sesuai
masa kerja.

Syarat PKWT tetap mengacu pada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dengan penyesuaian
terhadap perkembangan kebutuhan dunia kerja
* TKA hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki
kompetensi sesuai jabatan yang akan duduki.

* Setiap pemberi kerja untuk TKA. wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(RPTKA)

* TKA dilarang menduduki jabatan tertentu. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang
mempekerjakan TKA.

* Pemberi kerja TKA wajib menunjuk TK WNI mendampingi TKA. untuk alih teknologi dan alih
keahlian

Waktu Kerja

Waktu kerja tetap mengikuti ketentuan UU 13/2003 yaitu:

7 jam sehari & 40 jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu

8 jam sehari & 40 jam satu minggu untuk S hari kerja dalam satu minggu

87