Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 113
Judul UMP JAWA BARAT 2021 Segera Ditentukan, Kadisnakertrans Bagikan
Cara Menghitung Kenaikan Gaji Buruh
Nama Media jabar.tribunnews.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/10/19/ump-jawa-barat-2021-
segera-ditentukan-kadisnakertrans-bagikan-cara-menghitung-kenaikan-
gaji-buruh
Jurnalis Kisdiantoro
Tanggal 2020-10-19 18:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Barat) Kita baru kemarin Jumat dikumpulkan di pusat. Rencananya kita akan konsolidasi di
Dewan Pengupahan Provinsi bersama Dewan Pengupahan Kabupaten dan Kota
negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Barat) Kemudian perhitungan KLH per provinsi, per kabupaten dan kota, itu dihitung dari data
yang diserahkan oleh BPS, dan saat ini belum ada. Padahal di Permenaker Nomor 18 Tahun 2020
itu, satu bulan sebelum jatuh tempo UMP, harus sudah ditetapkan KHL-nya itu. Nah itu yang
pertama, kalau mengacu ke peraturan yang baru
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Barat) Kalau lihat sekarang di Jabar, inflasinya minus atau deflasi, kemudian pertumbuhan
ekonominya juga minus lumayan besar ya. Otomatis kalau perhitungan menggunakan
permenaker yang lama, maka UMP akan turun
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Barat) Nah penurunan ini kan pasti tidak mau para pekerja dan serikat. Ini yang harus kita
konsolidasikan di Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur serikat pekerja dan pengusaha. Kita
cari win-win solution yang terbaik. Kemudian di konsolidasi ini, saya akan minta dinarasumberi
dari Kemenaker minimal eselon dua, setingkat direktur hadir, untuk bisa jelaskan kepada kita
semua
negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Barat) Ya jelas kalau pemerintah kan tidak mau gaji karyawan dan buruh turun, tidak mungkin.
Kalau naik pun pasti pengusaha juga kerepotan dengan situasi kondisi sekarang. Kita cari win-
win solution, bagaimana dari pihak pengusaha dan serikat, kan negara kita negara musyawarah
negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Barat) Dari BPS belum ada, kan masih dihitung. Padahal sebulan sebelum jatuh tempo, ini harus
sudah ditetapkan. Dan kita tahu kondisi harga sekarang kan dampak Covid-19, tidak jelas. Tapi
November UMP harus disahkan. Mudah-mudahan, seminggu ini selesai, musyawarah cari yang
112
