Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 114
terbaik. Usaha tetap jalan, pekerja buruh tetap dapat gaji yang layak untuk bisa berjalan di
tengah deraan Covid-19
Ringkasan
Menjelang akhir tahun 2020, besaran Upah Minimum Provinsi Jawa Barat (UMP Jawa Barat 2020)
segera ditentukan.
Di dalam hitungan UMP Jawa Barat 2020, terkandung besaran kenaikan upah yang akan diterima
buruh di tahun 2021.
Seperti pada tahun sebelumnya, besaran UMP Jawa Barat 2020 adalah daftar kenaikan UMP dari
berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.
UMP JAWA BARAT 2021 SEGERA DITENTUKAN, KADISNAKERTRANS BAGIKAN
CARA MENGHITUNG KENAIKAN GAJI BURUH
Menjelang akhir tahun 2020, besaran Upah Minimum Provinsi Jawa Barat (UMP Jawa Barat 2020)
segera ditentukan.
Di dalam hitungan UMP Jawa Barat 2020, terkandung besaran kenaikan upah yang akan diterima
buruh di tahun 2021.
Seperti pada tahun sebelumnya, besaran UMP Jawa Barat 2020 adalah daftar kenaikan UMP dari
berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi ,
mengatakan dalam beberapa hari ke depan sampai akhir Oktober akan melakukan serangkaian
rapat dengan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat untuk membahas Upah Minimum Provinsi
(UMP) Jawa Barat tahun 2021.
"Kita baru kemarin Jumat dikumpulkan di pusat. Rencananya kita akan konsolidasi di Dewan
Pengupahan Provinsi bersama Dewan Pengupahan Kabupaten dan Kota," katanya di kantor
dinasnya, Senin (19/10).
Rachmat mengatakan pihaknya sendiri tengah mengkaji beberapa alternatif penetapan UMP,
sehubungan dengan acuan penentuan UMP yang belum ditetapkan.
Misalnya, katanya, yang berkaitan dengan Komponen Hidup Layak (KHL) yang berperan dalam
penentuan UMP.
Kini, katanya, sudah terbit Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak. Ini
adalah peraturan baru.
"Kemudian perhitungan KLH per provinsi, per kabupaten dan kota, itu dihitung dari data yang
diserahkan oleh BPS, dan saat ini belum ada. Padahal di Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 itu,
satu bulan sebelum jatuh tempo UMP, harus sudah ditetapkan KHL-nya itu. Nah itu yang
pertama, kalau mengacu ke peraturan yang baru," katanya.
Kemudian jika mengacu pada Peraturan Menaker Tahun 78 Tanhun 2015 tentang Pengupahan,
UMP terbaru ditetapkan berdasarkan hasil penambahan antara UMP tahun sebelumnya ditambah
angka inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pertumbuhan ekonomi.
113
