Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 117
Ridwan mengisyaratkan jika nilai UMP tidak berubah, diharapkan tidak ada dinamika.
"Yang namanya upah itukan kesepakatan-kesepakatan (pengusaha dan pekerja), saat ini sedang
dibahas dengan dewan pengupahan sampai sebelum tanggal 1 November 2020," ujar Ridwan
dalam jumpa pers di Makodam III Siliwangi, Kota Bandung, Senin, 19 Oktober 2020.
Dikatakan Ridwan, UMP merupakan upah paling minimum se-provinsi, biasanya mengambil dari
kota Kabupaten yang terendah upahnya.
"Yang penting bisa dipahami kan situasi susah mau naik dari mana, yang ada penutupan. (Tahun
ini bisa jadi) peristiwa sejarah pertama, ada upah yang tidak naik atau turun, karena situasi
memang luar biasa (sulitnya)," ucap dia.
Bagi Ridwan, yang penting kesepakatan itu dapat tanpa ada dinamika lagi karena semua pihak
sudah lelah dengan segala macam aksi.
"Mudah-mudahan saya berdoa dan saya kondisikan dengan Pak Sekda dan tim pemulihan agar
komunikasi betul-betul harus saling memahami situasi," ujar dia.
Ridwan menambahkan, untuk UMP Jabar 2021 belum ada keputusan. "Hari ini kepala dinas
masih rapat dengan tim pengupahan, buruh dan pengusaha," ucap dia.
Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil telah menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020 sebesar Rp1.810.351,36.
Pada 1 November 2019. Hal itu telah tertuang pada Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor :
561/Kep.920-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.
UMP mulai dibayarkan atau berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Dengan ditetapkannya UMP
Jawa Barat Tahun 2020, maka besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2020 harus lebih besar dari UMP Jawa Barat Tahun 2020.
Pj Sekretaris Daerah Jawa Barat Daud Achmad mengatakan, besaran UMP 2020 naik Rp
141.978,53 dari nilai UMP 2019 Rp 1. 668.372,83.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, Gubernur wajib
menetapkan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) berdasarkan formula perhitungan upah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
dimaksud, juga dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Menurut dia,
Menteri Ketenagakerjaan mengirimkan surat kepada para Gubernur di seluruh Indonesia dengan
nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019, hal Penyampaian Data Tingkat
Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.
Berdasarkan Surat Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) Nomor B-
246/BPS/1000/10/2019, tanggal 2 Oktober 2019, tingkat inflasi nasional adalah sebesar 3,39%
(tiga koma tiga puluh sembilan persen) dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto adalah sebesar
5,12% (lima koma dua belas persen) sehingga Kenaikan UMP Tahun 2020 adalah sebesar 8,51%
(delapan koma lima puluh satu persen).***.
116
