Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020

"Kalau lihat sekarang di Jabar, inflasinya minus atau deflasi, kemudian pertumbuhan ekonominya
juga minus lumayan besar ya. Otomatis kalau perhitungan menggunakan permenaker yang
lama, maka UMP akan turun," katanya.

Tentu saja, kata Rachmat, penurunan UMP sangat tidak diharapkan oleh serikat buruh.
Karenanya, pihaknya akan terus melakukan konsolidasi terbaik supaya bisa ditempuh
kesepakatan terbaik dari berbagai pihak terkait.

"Nah penurunan ini kan pasti tidak mau para pekerja dan serikat. Ini yang harus kita
konsolidasikan di Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur serikat pekerja dan pengusaha. Kita
cari win-win solution yang terbaik. Kemudian di konsolidasi ini, saya akan minta dinarasumberi
dari Kemenaker minimal eselon dua, setingkat direktur hadir, untuk bisa jelaskan kepada kita
semua," katanya.

Pembahasan UMP di dewan pengupahan tingkat pusat, katanya, diserahkan kepada tingkat
provinsi. Pengupahan ini akan menentukan, apakah akan mengacu pada peraturan lama atau
cari jalan lain.

"Ya jelas kalau pemerintah kan tidak mau gaji karyawan dan buruh turun, tidak mungkin. Kalau
naik pun pasti pengusaha juga kerepotan dengan situasi kondisi sekarang. Kita cari win-win
solution, bagaimana dari pihak pengusaha dan serikat, kan negara kita negara musyawarah,"
ujarnya.

Jika serikat pekerja ingin UMP naik seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni minimal 8 persen,
Rachmat mengatakan mungkin banyak juga pengusaha yang bisa menyanggupinya.

Tapi mungkin akan lebih banyak pengusaha yang tidak bisa menyanggupinya, yang ujung-
ujungnya banyak perusahaan yang tutup. Hal ini akan berdampak pada penambahan angka
pengangguran yang sudah tinggi, tambah tinggi lagi.

Mengenai poin-poin KHL yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja, katanya, ditetapkan oleh
BPS. Namun belum ditetapkan, padahal harus dihitung menggunakan data rata-rata harga per
jenis kebutuhan.

"Dari BPS belum ada, kan masih dihitung. Padahal sebulan sebelum jatuh tempo, ini harus sudah
ditetapkan. Dan kita tahu kondisi harga sekarang kan dampak Covid-19, tidak jelas. Tapi
November UMP harus disahkan. Mudah-mudahan, seminggu ini selesai, musyawarah cari yang
terbaik. Usaha tetap jalan, pekerja buruh tetap dapat gaji yang layak untuk bisa berjalan di
tengah deraan Covid-19," katanya. (Sam).

114