Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 198
"Kami menolak omnibus law bukan karena tidak mau diajak bahagia. Justru karena kami sadar,
ada beberapa hak buruh yang dikurangi dengan keberadaan UU Cipta Kerja ," kata dia saat
dihubungi Tribunnews.com, Senin (18/10/2020).
"Seandainya omnibus law murni membuka lapangan kerja dan secara bersamaan memberikan
perlindungan bahkan meningkatkan kesejahteraan buruh, tentu kami akan sangat bahagia,"
sambung dia.
Ia menuturkan, dalam UU Cipta Kerja terdapat aturan yang merugikan buruh seperti pesangon
buruh, lalu UMK, maupun terkait status karyawan kontrak.
"Bagaimana kami mau bahagia kalau Upah Minimum Sektoral Kabupaten dan Provinsi
(UMSK/UMSP) dihilangkan, serta UMK ada persyaratan. Belum lagi outsourcing bebas di semua
jenis pekerjaan dan karyawan kontrak tidak ada batasan waktu dalam UU Cipta Kerja,"
ungkapnya.
KSPI meragukan klaim pemerintah yang menyebut bahwa UU Cipta Kerja dapat memperluas
lapangan kerja .
"Lapangan kerja besar-besaran belum tentu tercipta, tapi hak-hak buruh sudah hampir pasti
tereduksi. Bagaimana kami bisa bahagia dengan semua ini?," jelas Kahar.
Positif Covid-19, Paling Banyak di Jakarta Klaim Pemerintah
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan, bahwa Omnibus Law Undang-
Undang Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah agar Indonesia terus mengikuti kompetisi
global.
Menurut Moeldoko, UU Cipta Kerja akan mengubah wajah rakyat Indonesia menjadi bahagia
karena memiliki harga diri dan bermartabat, terutama terkait daya saing, karier hingga masa
depan.
"Wajah baru Indonesia adalah wajah rakyat. Wajah bahagia di mana kita punya harga diri, punya
martabat. Rakyat yang mempunyai daya saing, punya peluang dan karier, serta punya masa
depan. Mau diajak bahagia saja kok susah amat," kata Moeldoko, Sabtu (17/10/2020).
Tanggapan Lembaga Internasional Kementerian Keuangan menyatakan, sejumlah lembaga
keuangan internasional memberi tanggapan positif terhadap lahirnya Undang-undang (UU) Cipta
Kerja.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, lembaga-lembaga dunia itu menyebut UU Cipta Kerja
sebagai harapan baru untuk ekonomi Indonesia.
"Mereka melihat suatu harapan yang positif bagi Indonesia untuk terus pulih dan memperkuat
ekonominya secara berkelanjutan. Tanpa hanya mengandalkan pada kebijakan fiskal dan
dukungan dari moneter," ujarnya saat konferensi pers virtual, Senin (19/10/2020).
Sri Mulyani mencontohkan, lembaga keuangan Moody's melihat UU ini positif dapat menarik
investasi untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
"Ini akan bisa berdampak positif terhadap konsolidasi fiskal kita dan juga tentu saja mereka
mengharapkan untuk masalah lingkungan hidup dan relaksasi standarnya memerlukan
perhatian," katanya.
Kemudian, Fitch menyampaikan bahwa UU ini berdampak positif terhadap reformasi iklim usaha
dan implementasi dari UU tersebut akan menentukan dampak dari potensi pertumbuhan
ekonomi Indonesia jangka panjang dan akan diharapkan membawa perubahan nyata.
197
