Page 199 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 199
Asian Development Bank (ADB), lanjut Sri Mulyani berkomitmen untuk melihat pemulihan dari
perekonomian Indonesia dan perbaikan prospek ekonomi jangka menengah lewat UU Cipta Kerja
.
Menurut ADB, UU ini membantu pemulihan perekonomian Indonesia dan mendukung untuk
terjadinya pembukaan pasar tenaga kerja yang lebih adil, sekaligus penanganan masalah
pelestarian lingkungan hidup.
Selain itu, dia menambahkan, Bank Dunia juga melihat pemulihan ekonomi Indonesia dalam
jangka panjang dengan UU Cipta Kerja .
Bank Dunia melihat UU ini akan membuat bisnis semakin terbuka dalam menarik investasi dan
menciptakan lapangan kerja , serta memerangi kemiskinan.
"Mereka (Bank Dunia) berkomitmen untuk bekerjasama di dalam mendukung reformasi
struktural ini. Ini sesuatu yang cukup positif dan merupakan satu sinyal bahwa Indonesia dalam
memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini tidak melulu menggantungkan kepada
instrumen kebijakan makro yaitu fiskal dan moneter," ujar Sri Mulyani .
Legislative Review Fraksi Demokrat mempertimbangkan tempuh jalur legislative review untuk
mengubah Undang-Undang Cipta Kerja.
Legislative review adalah upaya mengubah suatu undang-undang melalui DPR. Secara
sederhana, fraksi di parlemen mengusulkan undang-undang baru atau revisi undang-undang.
Anggota Fraksi Demokrat Bambang Purwanto mengatakan, legislative review merupakan
langkah yang sulit, tetapi harus dicoba dengan melibatkan semua pihak berpentingan terhadap
undang-undang tersebut.
"Minimal dibahas ulang secara rinci dan detail. Melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan,
seperti asosiasi buruh, kelompok UMKM, para pakar, dan lain-lain," papar Bambang saat
dihubungi Tribun, Jakarta, Senin (19/10/2020).
Pembahasan UU secara detail dan semua pihak diajak berdiskusi, kata Bambang, akan
menghasilkan UU yang berkualitas untuk kemajuan negara dan rakyatnya lebih baik.
"Karena menyederhanakan 79 undang-undang, artinya akan menentukan masa depan bangsa
Indonesia. Jadi tidak main-main membahas maraton, seperti dikejar-kejar dan mungkin ada yang
pesan kali," paparnya.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, UU Cipta Kerja telah mengalami perubahan secara subtansi,
padahal sudah tidak boleh diubah setelah disahkan pada rapat paripurna DPR, 5 Oktober 2020.
"Setelah di paripurnakan banyak perubahan. Padahal kalau sudah paripurna, itu sudah
sempurna, tidak ada lagi perubahan. Hanya sistematika pengetikan saja yang perlu dirapikan,
maka ada waktu 7 hari setelah paripurna," papar Anggota Baleg DPR itu.
Rawan Ditunggangi: Bisa Segelintir Elite "Tapi faktanya banyak perubahan, kalau ada perubahan
harus melalui paripurna lagi," sambungnya.
Sebelumnya, Fraksi PKS dan Demokrat di DPR dinilai dapat membantu perjuangan buruh untuk
membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja.
Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin mengatakan,
penolakan PKS dan Demokrat terhadap pengesahan UU Cipta Kerja di Sidang Paripurna DPR
beberapa waktu lalu, perlu diapresiasi.
198
