Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 32

KETUA Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono mengaku, pihaknya
              sudah mempelajari isi UU Ciptaker. Ditegaskannya, pihaknya tidak setuju regulasi itu dianggap
              hanya berpihak kepada pelaku usaha saja.

              "Teman-teman pekerja di BUMN sudah paham isinya. Karenanya kami tidak akan terprovokasi,
              ikut demo," kata Arief kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

              Dia  yakin  UU  Cipta  Kerja  akan  membawa  dampak  positif  terhadap  para  pekerja,  khususnya
              pegawai di perusahaan pelat merah. Menurutnya, jika dibandingkan dengan UU Nomor 13 tahun
              2003  tentang  Ketenagakerjaan,  UU  Ciptaker  jauh  lebih  baik. Misalnya, mengenai  Perja  njian
              Kerja  Waktu Tertentu (PKWT) untuk pekerja kontrak. Aturan dalam UU Ciptaker memberikan
              kepastian kepada pegawai kontrak.

              "Dari  seluruh  pekerja  BUMN  itu,  60  persen  lebih,  mereka  ber-status  kontrak  dengan  PKWT.
              Undang -Undang Cipta Kerja memberikan kepastian," katanya.

              Dia menjelaskan, selama ini pegawai dengan status PKWT, tidak memiliki kepastian berapa lama
              akan  bekerja  di  perusahaan  pelat  merah.  Dengan  tidak  ada  kepastian  itu,  pekerja  kesulitan
              mengakses  layanan  perbankan  seperti  untuk  menyicil  rumah.  Selama  ini,  penandatanganan
              PKWT dilakukan setiap dua atau tiga tahun sekali.

              "Dengan adanya Undang-Undang Cipta kerja, perusahaan tidak bisa lagi memperkerjakan buruh
              selama  tiga  tahun  tanpa  status  yang  pasti.  Setelah  kerja  dua  tahun,  perusahaan  harus
              memberikan keputusan," terangnya.

              Selain  soal  status  pegawai,  Arief  menilai,  UU  Ciptaker  memberikan  perlindungan  terhadap
              pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja  (PHK). Regulasi itu memberikan kepastian
              pesangon. Hal itu lebih baik dibandingkan UU Ketenagakerjaan.

              Menteri  Badan  Usaha Milik  Negara Erick Thohir sebelumnya  telah  menyampaikan  bahwa  UU
              Ciptaker memberikan kepastian kepada buruh.

              "Undang-Undang ini memberikan perlindungan tambahan berupa dana kompensasi bagi pekerja
              yang di-PHK," kata Erick.

              Lebih jauh, Erick memandang UU Cipta Kerja berpotensi mendorong terciptanya lapangan kerja
              baru.  jar






























                                                           31
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37