Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 28
"Dari 60 jenis, kini berubah menjadi 64 jenis, yang menjadi acuan KHL 2020 dan dijadikan
sebagai salah satu formula penentuan upah pada 2021. Ada KHL yang bertambah, berubah, dan
ada yang diperbaiki. Di antaranya penambahan televisi, pulsa dan lainnya," ucap Direktur
Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Dinar Titus Jogaswitani dalam
pernyataan resmi yang diterima, Senin (19/10).
4 KOMPONEN HIDUP LAYAK MASUK PERHITUNGAN UPAH MINIMUM
Pemerintah akan menambahkan empat jenis komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60
menjadi 64 jenis dalam penetapan upah minimum pada 2021. Hal ini dilakukan berdasarkan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang KHL.
"Dari 60 jenis, kini berubah menjadi 64 jenis, yang menjadi acuan KHL 2020 dan dijadikan
sebagai salah satu formula penentuan upah pada 2021. Ada KHL yang bertambah, berubah, dan
ada yang diperbaiki. Di antaranya penambahan televisi, pulsa dan lainnya," ucap Direktur
Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Dinar Titus Jogaswitani dalam
pernyataan resmi yang diterima, Senin (19/10).
Ia mengatakan, pihaknya melakukan dialog dengan Dewan Pengupahan Nasional (Depa-nas)
untuk menginformasikan atau menyosialisasikan hasil peninjauan komponen dan jenis KHL yang
diamanahkan oleh PP Pengupahan, yakni setiap komponen dan KHL harus ditinjau kembali.
"Kenapa setiap lima tahun sekali? Karena pola konsumsi masyarakat setiap lima tahun sekali
dirubah. Misalnya, apakah kebutuhan beras, gula atau baju tetap sama atau turun lima tahun
lalu dengan sekarang," ujar Dinar.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI & Jamsos) Kemenaker Haiyani Rumondang mengatakan, pihaknya
mendengarkan aspirasi seluruh pihak mengenai formulasi dan rekomendasi kebijakan
pengupahan di masa pandemi Covid-19.
Ia mengatakan, karena pandemi Covid-19 menyebabkan perlambatan ekonomi hampir seluruh
sektor, maka perubahan komponen dan jenis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah
ditetapkan, dalam pelaksanaan hendaknya memperhatikan perlindungan pekerja/buruh dan
kelangsungan berusaha.
"Masa peninjauan KHL saat ini berbarengan dengan pandemi Covid-19 dan berdampak terhadap
ekonomi, bukanlah kondisi yang diinginkan oleh semua pihak. Namun, dalam kondisi saat ini,
pemerintah masih terus mendengar seluruh pihak terkait formulasi kebijakan pengupahan yang
terbaik di masa pandemi Covid-19," ujar dia.
Haiyani mengatakan, dari sudut pekerja atau buruh, kondisi pandemi Covid-19 berdampak
terhadap penurunan penghasilan yang diterima, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam
memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya. Pandemi Covid-19 juga berdampak
bagi pengusaha yang mengalami kesulitan karena permintaan menurun dan terbatasnya bahan
baku sehingga berdampak pada kelangsungan usahanya.
"Karena itu, diperlukan pemahaman seluruh pihak terhadap kondisi yang terjadi agar terjalinnya
sinergitas seluruh pihak sehingga kita dapat melewati masa sulit ini (pandemi Covid-19) dengan
baik," ucap Haiyani.
Adapun Pasal 43 Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP
Pengupahan) mengamanatkan peninjauan komponen dan jenis KHL dalam jangka waktu lima
27
