Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 23
Judul Jalan Tengah Polemik Upah
Nama Media Kompas
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg9
Jurnalis Age
Tanggal 2020-10-20 05:20:00
Ukuran 198x252mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 163.350.000
News Value Rp 490.050.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional) Ketika kondisi usaha lagi
seperti ini, bisa bertahan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) saja sudah
bagus. Faktor kemampuan perusahaan penting untuk diperhitungkan
negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional) Sebab, bagaimana kalau kita
terus-te-rusan menghadapi deflasi ke depan? Secara otomatis (upah) pasti turun. Kita harus
realistis melihat hal ini
negative - Timboel Siregar (Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Rata-rata
pertumbuhan ekonomi periode itu masih positif karena pertumbuhan minus baru di triwulan 11-
2020. Deflasi juga baru mulai terjadi sejak Juli 2020, sebelumnya masih inflasi
negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional) Jadi tergantung kondisi. Lebih
cepat mana? Kalau RUU Cipta Kerja belum diundangkan, berarti tetap berlaku UU
Ketenagakerjaan lama dan peraturan turunannya
neutral - Haiyani Rumondang (Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Perlu ada
pemahaman dari semua pihak terhadap kondisi ini
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Saran dari Dewan Pengupahan Nasional akan jadi masukan
kami untuk menentukan upah minimum 2021. Kalau kita mau memaksakan mengikuti PP No
78/2015 dan UU baru (Cipta Kerja), banyak sekali perusahaan yang tidak akan mampu
membayar
Ringkasan
Kelompok buruh dan pengusaha berbeda pendapat terkait penetapan upah minimum tahun
2021. Namun, pemerintah dinilai bisa mengambil jalan tengah di antara silang pendapat, yakni
tetap menaikkan upah minimum dengan persentase wajar. Daya beli pekerja mesti
dipertahankan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
22
