Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020

karena-Indonesia akan memasuki era revolusi industri 4.0 dimana akan banyak perusahaan yang
mengoperasikan roda industri berbasis teknologi. Namun, di tengah proses penyusunan RUU
tersebut, terkendala oleh pandemi Covid-19 yang melanda tanah air.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi merosot drastis hingga minus dan gelombang PHK justru
muncul lebih awal mendahului prediksi sebelumnya. Demi membantu para buruh atau pekerja
yang terkena PHK maupun dirumahkan menghadapi situasi tersebut, menurut dia, pemerintah
kemudian membuat program bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji hingga kartu prakerja.

Dalam situasi krisis saat ini, tidak ada cara lain kecuali mendatangkan investasi untuk kembali
memulihkan pertumbuhan ekonomi di tanah air yang nantinya juga berimplikasi pada aspek
ketenagakerjaan. Untuk mendatangkan investasi, menurut dia, UU Cipta Kerja yang sebelumnya
masih dalam proses harus segera dirampungkan karena UU Ketenagakerjaan Tahun 2013 dinilai
tidak ramah investor.

Jika undang undang ketenagakerjaan yang lama tetap dipakai, maka Tadjudin meyakini tidak
akan ada investor yang masuk datang ke Indonesia. Jika demikiaa, pertumbuhan ekonomi di
tengah situasi pandemi akan terus minus.

UU Cipta Kerja bisa dibilang sebagai payung hukum. Dalam penerapannya, masih membutuhkan
aturan turunan mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Menteri. Tentu sangat
disayangkan jika ada pihak yang tidak memahami substansi UU Cipta Kerja secara menyeluruh.
Apalagi, penjelasan yang terlanjur beredar di masyarakat justru diwamaihoax dan disinformasi
yang mampu menyulut emosi masyarakat

Pada kesempatan berbeda, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, di
dalam Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, terdapat aturan yang menegaskan bahwa
pemerintah akan memberikan jaminan sosial berupa uang tunai dan peluang kesempatan kerja.

Oleh sebab itu, Program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) juga telah ditambahkan pada UU
Cipta Kerja pada klaster ketenagakerjaan.

Undang-undang ini memberikan kepastian bahwa hak pesangon tersebut diterima oleh
pekerja/buruh dengan adanya skema di samping pesangon yang diberikan pengusaha.

Yang terpenting, ketika buruh di-PHK para buruh akan diarahkan untuk mendapatkan pelatihan
peningkatan kemampuan kerja sehingga nantinya pekerja tersebut dengan mudah mendapatkan
pekerjaan baru.

Kemudian, dalam hal perlindungan pekerja atau buruh yang menghadapi proses pemutusan
hubungan kerja, UU Cipta Kerja tetap mengatur mengenai ketentuan persyaratan dan tata cara
PHK.

Dalam UU Cipta Kerja juga tetap memberikan ruang bagi serikat pekerja atau serikat buruh
dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK.

Selain itu, ida juga menegaskan bahwa UU Cipta Kerja juga memperjelas pengaturan
pengupahan bagi pekerja atau buruh selama PHK dan masih dalam proses ke tingkat hubungan
industrial sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hal tersebut menurut Ida sudah sesuai dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi tahun2011.
Dimana ketika terdapat proses PHK, maka buruh masih mendapatkan upah. Hal ini ditegaskan
pula dalam undang-undang cipta kerja.

20