Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 25
Oleh karena itu, pemerintah masih bisa menaikkan upah minimum tahun 2021 dengan besaran
yang wajar. Menurut Timboel, jalan tengah berupa kenaikan upah minimum secara lebih rasional
itu tidak akan memberatkan pengusaha dan tidak merugikan pekerja.
Dengarkan aspirasi
Pengesahan RUU Cipta Kerja di tengah momentum penetapan upah minimum juga menjadi
pertimbangan. Menurut Adi Mahfudz, penetapan upah minimum bisa mengacu pada ketentuan
baru di RUU Cipta Kerja dengan catatan UU sapu jagat itu sudah dinomori, berlaku, dan
peraturan turunannya sudah rampung. Namun, rancangan peraturan turunan sebaiknya tidak
dipercepat untuk mengejar penetapan upah minimum. "Jadi tergantung kondisi. Lebih cepat
mana? Kalau RUU Cipta Kerja belum diundangkan, berarti tetap berlaku UU Ketenagakerjaan
lama dan peraturan turunannya," katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengatakan,
pemerintah mendengarkan berbagai aspirasi untuk merumuskan kebijakan pengupahan yang
mengakomodasi semua pihak. Pemerintah mempertimbangkan kesulitan buruh memenuhi
kebutuhan hidup di tengah pandemi dan kesulitan pengusaha yang usahanya juga terdampak.
"Perlu ada pemahaman dari semua pihak terhadap kondisi ini," katanya.
Sebelumnya, saat konferensi pers, 7 Oktober 2020, Menaker Ida Fauziyah mengatakan,
penghitungan upah minimum tetap mengacu pada PP No 78/2015 tentang Pengupahan. Namun,
penetapannya tidak bisa dilakukan secara normal mengingat pertumbuhan ekonomi minus akibat
pandemi.
"Saran dari Dewan Pengupahan Nasional akan jadi masukan kami untuk menentukan upah
minimum 2021. Kalau kita mau memaksakan mengikuti PP No 78/2015 dan UU baru (Cipta
Kerja), banyak sekali perusahaan yang tidak akan mampu membayar," ujarnya. (AGE)
24
